Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Nov 2014, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Secara yuridis formal, penataan ruang berbasis mitigasi bencana telah diakomodir dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara teknis dan detail peruntukan ruang sebagai upaya meminimalisir terjadinya bencana oleh alam dan manusia. Hal ini harus dituangkan pula dalam Peraturan Daerah (Perda) yang memuat substansi rencana tata ruang (RTR) di daerah agar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut mengemuka pada pertemuan pembahasan Implementasi Perda RTR Berbasis Mitigasi Bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, (30/10). Pertemuan dibuka oleh Direktur Jenderal Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Edi Sugiharto, SH., MSi., dan dihadiri oleh peserta dari BNPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan daerah yaitu Bappeda Propinsi Jawa Barat, Endang, dan BPBD Propinsi Jawa Tengah.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kajian implementasi Perda tentang RTR berbasis mitigasi bencana, yang disusun oleh Direktorat FPRLH Kementerian Dalam Negeri, yang direncanakan akan menjadi NSPK Pedoman Penyusunan RTR Berbasis Mitigasi Bencana. NSPK ini disusun untuk memudahkan Kemdagri dan Pemda Provinsi dalam melakukan evaluasi RTR untuk menilai dan memastikan bahwa RTR telah berbasis mitigasi bencana. Draf NSPK yang tengah disusun adalah pedoman penyusunan RTR berbasis mitigasi bencana. Pedoman ini berfokus pada delapan bencana alam yang diidentifikasi dari UU No. 26/2007 dengan kata kunci ‘bencana yang disebabkan faktor alam’ dan ‘skala besar’, yaitu: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, dan kekeringan. NSPK ini direncanakan berisi norma-norma RTR yang berbasis mitigasi bencana.

“Muatan Perda yang sudah ditetapkan sudah mengakomodasi tentang kebencanaan, tapi belum detail mengakomodasi mitigasi bencana,” jelas Edi. NSPK ini dipastikan tidak tumpah tindih dengan regulasi lainnya. “Mekanisme yang akan dibahas di BKPRN harus mempertimbangkan kewenangan yang sudah dimiliki daerah,” lanjutnya. Edi juga menjelaskan bahwa Perda Tata Ruang harus mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini dilakukan dalam rangka pengendalian tata ruang di kabupaten/kota.

“Daerah kebingungan dengan banyaknya pedoman dari pusat yang bersinggungan,” ungkap Endang. “Kebutuhan daerah dalam penyusunan RTR berbasis mitigasi bencana terletak pada aspek kelembagaan, siapa melakukan apa,” tambahnya. Dia juga menyampaikan, Kajian NSPK yang tengah disusun ini overlap dengan draf Permen PU tentang Standar Penyusunan RTR di kawasan rawan bencana. Perbedaan hanya terdapat pada adanya poin yang membahas evaluasi RTR berbasis mitigasi bencana.

Lebih lanjut, untuk menghindari overlapping, para peserta mengusulkan agar kajian (draf pedoman) yang disusun oleh Bina Bangda berfokus pada penyusunan pedoman evaluasi RTR berbasis mitigasi bencana dan juga memperkaya draf pedoman PU dari aspek kelembagaan selain melibatkan BNPB dalam proses evaluasi RTR berbasis mitigasi bencana. Untuk memperkaya NSPK yang tengah disusun tersebut, Bappenas akan memberikan Kajian tentang Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan RTR Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.

Pada pertemuan tersebut, BNPB menyampaikan bahwa pihaknya tengah bekerjasama dengan Australia dalam program INACEF untuk menyusun peta kebencanaan sampai unit rumah. Selain itu, BNPB telah menyusun Renas PB 2015 – 2019, dengan 4 fokus pertimbangan, yakni: i) permasalahan geologi semakin meningkat; ii) perubahan iklim telah hadir; iii) degradasi lingkungan terus meningkat; dan iv) bonus demografi. [SY/GN]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar