Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 31 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 591/7746/B.PA-BAPP/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 Perihal Pengalokasian Dana Pra Sertipikasi Lahan Pertanian Tahun 2014, maka perlu adanya penetapan besaran target kegiatan sertipikasi tanah untuk Tahun 2015. “Hasil dari penetapan besaran target kegiatan sertipikasi tanah untuk PRODA Kalimantan Timur, akan disampaikan kepada BPN Pusat agar disiapkan di Tahun 2015,” ungkap Uke Muhammad Husein, Kepala Sub Direktorat Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, pada kegiatan koordinasi dan pemantauan PRODA Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis, (23/10).

Program Daerah Agraria (PRODA) merupakan program bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk masyarakat di wilayahnya yang memiliki lahan pertanian tetapi belum memiliki sertifikat tanah. Koordinasi pemantauan PRODA di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menetapkan besaran target kegiatan sertipikasi tanah melalui mekanisme PRODA di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015.

Target sertipikasi tanah yang akan dilakukan melalui mekanisme PRODA di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2015 sebesar 921 bidang dengan rincian: Kabupaten Kutai Timur (48 bidang); Kabupaten Kutai Barat (149 bidang); Kabupaten Kutai Kartanegara (213 bidang); Kabupaten Paser (100 bidang); Kabupaten Berau (200 bidang); dan Kabupaten Penajam Paser Utara (211 bidang).

Pada rapat koordinasi tersebut, perwakilan bappeda di kabupaten/kota mengusulkan agar disusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan sertipikasi adalah untuk kawasan lahan pertanian dan tidak berdasarkan subyek (penerima). Hal ini dimaksudkan agar sertipikasi yang dilakukan lebih objektif dan tidak terjadi tumpang tindih antara kawasan lainnya.

Peninjauan Lapangan

Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di Kecamatan Babulu merupakan lokasi yang dikunjungi oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan hasil inventarisasi, target lahan yang siap untuk disertipikasi pada Kecamatan Babulu sebanyak 1200 bidang dan yang sudah disertipikatkan sebanyak 350 bidang tanah (melalui program PRONA sebanyak 250 bidang dan melalui APBD sebanyak 100 bidang).

Pada Tahun 2014, akan dilakukan sertipikasi sebanyak 450 bidang dengan pembiayaan 150 bidang melalui APBD, 150 bidang melalui dan APBN, dan 200 bidang melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah biaya BPHTB karena untuk 100 persil di tahun 2012 maupun 200 persil di tahun 2013 yang telah selesai menjadi sertipikat belum dapat diambil karena sebagian besar masyarakat tidak dapat membayar biaya BPHTB. [UK/RN/GN/RZ/AY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar