Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 31 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 12 View , Kategori : Tataruang

Penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia seringkali tidak memenuhi rasa keadilan karena banyak kasus yang melibatkan masyarakat kecil dikalahkan oleh pemilik modal. Instrumen hukum yang ada saat ini belum memadai untuk penyelesaian kasus pertanahan. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR No. IX/2001, dan pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut mengemuka pada seminar nasional “Peradilan Pertanahan sebagai Solusi Penyelesaian Perkara Pertanahan,” yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti di Hotel Atlet Century-Senayan, Jakarta, (22/10).

Seminar bertujuan untuk menggali pendapat dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan upaya penyelesaian kasus pertanahan melalui pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Seminar dibagi menjadi dua sesi. Pada Sesi I menghadirkan tiga pembicara yaitu: Prof. Dr. Abdurrahman, SH. MH, Hakim Agung RI; Usep Setiawan, Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA; dan Dr. Elza Syarif, SH., MH, Pengacara; dengan moderator Dr. Endang Pandamdari, SH. CN. MH. Pada Sesi II, Dr. Bambang TS Binantoro, SH. Msi, Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan, BPN; dan Prof. Hj. Arie Sukanti Hutagalung, SH. MLI., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti bertindak sebagai narasumber yang dimoderatori oleh Dr. Irene Eka Sihombing, SH. CN. MH.

Pada seminar tersebut, para narasumber mendukung pembentukan pengadilan khusus pertanahan untuk mempercepat penyelesaian kasus pertanahan. Mereka berpendapat pengadilan khusus pertanahan tersebut dapat mendorong penyelesaian kasus pertanahan pada pengadilan tingkat pertama sehingga lebih cepat dan lebih murah. Diusulkan pula agar penyelesaian kasus dilakukan melalui alternative dispute resolution (ADR) atau dikenal dengan mediasi. Namun, di lapangan seringkali, cara ini tidak diakui oleh para pihak yang bersengketa.

Lebih lanjut, dalam pengadilan khusus pertanahan, hakim diusulkan untuk mengadili kebenaran materiil. Selain itu hakim dapat melakukan peninjauan ke lapangan dan melihat obyek yang disengketakan, sehingga dapat memutuskan perkara dengan lebih objektif.

Tantangan dan Kendala

Pada kenyataannya, dalam pembentukan pengadilan khusus pertanahan ini masih terdapat tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Pengalokasian anggaran merupakan salah satu kendala utama karena pengadilan khusus tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Selain itu, dibutuhkan hakim ad-hoc dengan spesialisasi khusus dalam pengadilan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pemilahan dan identifikasi kasus pertanahan yang masuk ke pengadilan dapat diseleksi dan diselesaikan secara tepat dan objektif.

Tidak hanya itu, RUU Pengakuan Masyarakat Adat harus diperhatikan karena di dalamnya mengatur mengenai pengadilan adat sehingga dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih dengan pengadilan pertanahan. [IK]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar