Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan. Penyusunan RTRWP masih menyisakan persoalan terkait dengan penyelesaian yang berlarut-larut terhadap usulan revisi dari beberapa pemerintah provinsi. Hal tersebut mengemuka pada kunjungan kerja yang diakukan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kepala Bappeda Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan ke Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa, (28/10).

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk berkonsultasi mengenai permasalahan tata ruang di wilayahnya. Pimpinan DPRD Propinsi Kalsel diterima oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Ir. Oswar Mungkasa, MURP dan didampingi oleh Kepala Subdit Informasi dan Sosialisasi, Santi Yulianti, MM., serta Pelaksana harian dari Sekretariat Badan Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Ir. Rinella Tambunan, serta perwakilan Direktorat di lingkungan Kedeputian Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas.

Hingga saat ini, status RTRW Propinsi Kalsel belum ditetapkan, sementara rancangan Perda RTRW sudah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Menteri PU sejak 2010 (Kepmen PU No. HK.01.02.Mn/682), dan persetujuan substansi Menteri Kehutanan sejak 2009 (Kepmenhut No. SK 435/Menhut-II/2009). Namun, dalam SK Menteri Kehutanan, penetapan pelepasan kawasan hutan hanya 59 ribu Ha dari usulan seluas 250 ribu Ha. Untuk itu Pemda mengajukan kembali usulan perubahan kawasan hutan karena secara eksisting kawasan yang ditetapkan sebagai hutan sudah bukan hutan, dan hingga saat ini belum ada kepastian atas usulan tersebut.

Dalam Kepmenhut No. SK 435/Menhut-II/2009 tidak ada DPCLS sehingga tidak dapat menggunakan mekanisme holding zone dan tidak menunggu persetujuan DPR. Selain itu, izin yang keluar sebelum adanya Kepmenhut No. SK 435/Menhut-II/2009 dan mengacu pada Kepmenhut No. SK 453/Menhut-II/1999, dalam perjalanannya tidak dapat diproses meskipun dalam Kepmenhut No. SK 435/Menhut-II/2009 terdapat klausa bahwa izin tersebut tetap dapat berlaku.

Oswar mengusulkan untuk masalah kehutanan, dapat menggunakan SKB 4 Menteri (Menteri Pekerjaan Umum, Menteria Dalam Negeri, BPN, dan Menteri Kehutanan) tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Oswar menambahkan, bahwa terkait dengan peta, di dalam RT RPJMN 2015 – 2019 sudah masuk kebijakan percepatan peta skala 1:5.000 oleh BIG. [GP/SY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar