Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 28 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (27/10/14). Kehadiran peta kebencanaan yang telah memasukkan pertimbangan dan potensi dampak ancaman perubahan iklim di dalamnya tidak saja menyelamatkan atau mengurangi korban jiwa manusia, kerusakan dan kerugian fisik infrastruktur dan materi lainnya, namun juga membantu dalam penyiapan strategi adaptasi perubahan iklim sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk mengantisipasi risiko dan ancaman bahaya perubahan dan variabilitas iklim, termasuk iklim ekstrim.

Di Tahun 2014 ini, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNP) memandang perlu dilaksanakannya studi Pengembangan Peta Kebencanaan Indonesia Berbasis Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. Kegiatan ini diharapkan akan mendorong integrasi program dan kerjasama serta komunikasi dalam menyampaikan strategi dan rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Sehubungan dengan itu, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas menghadiri pertemuan perdana guna menghimpun berbagai informasi awal terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Pertemuan bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Selain Bappenas, peserta berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, BPPT, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BIG, BNPB, Kementerian Kehutanan, Akademsi, Lembaga Donor, Lembaga Internasional dan Anggota Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Pada pertemuan tersebut, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) menyebutkan bahwa pihaknya telah menyusun kajian pemetaan kebencanaan perubahan iklim tingkat kota/kabuapten, sebagai upaya implementasi RAN-API, yang mencakup peta kebencanaan berbasis perubahan iklim (proyeksi tahun 2030 dan 2050), dan dokumen yang memuat pilihan adaptasi serta strategi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Peta kebencanaan ini, mencoba memasukan proyeksi perubahan iklim ke dalam peta bencana BNPB termasuk metodologinya. Peta tersebut merupakan pemetaan untuk bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, yaitu: a) banjir; b) kekeringan; c) longsor; d) cuaca ekstrim; dan e) gelombang pasang. Peta tersebut disusun untuk beberapa provinsi/kabupaten/kota, antara lain: (i) Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu skala 1:250.000 (basis wilayah per kabupaten), (ii) Kabupaten Agam dan Kabupaten Kaur skala 1:50.000 (basis wilayah per kecamatan), dan (iii) Kota Padang dan Kota Bengkulu skala 1:10.000 (basis wilayah per desa).

Hasil Kajian ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2014. Lokasi daerah dipilih dengan pertimbangan data yang tersedia dan sebagai pengembangan dari hasil kajian-kajian DNPI sebelumnya. Disarankan agar peta kebencanaan dapat digunakan sebagai input penyusunan rencana tata ruang, minimal berskala 1:25.000 bahkan lebih detail untuk kabupaten/kota. Ini berdasarkan hasil kajian tinjauan kebencanaan KSN Jabodetabekpunjur, manakala peta BNPB skala 1:50.000 tidak dapat digunakan.

Terkait dengan hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun standar penyusunan RTR di kawasan rawan bencana, untuk bencana banjir, kekeringan, dan longsor disyaratkan menggunakan peta berskala 1:25.000 untuk kabupaten, skala 1:5.000 untuk kota. Peta skala 1:5.000 ini juga nantinya membantu daerah untuk menyusun RDTR-nya. (GN/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar