Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 31 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Database pertanahan mengenai letak dan kepemilikannya belum lengkap. Hal tersebut dikemukakan oleh Ir. Rahendra Vidyasantika, Land Management Division Head PT. Jababeka, Tbk, sebagai salah satu kendala pertanahan dalam pengembangan kota mandiri dalam diskusi panel “Reformasi Pertanahan melalui Kementerian Agraria,” di Menara Batavia Jakarta, Selasa, (16/10) yang diselenggarakan oleh Tim Kajian Nusantara Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) bekerja sama dengan The President Post.

Selain itu, tidak terintegrasinya rencana peruntukan lahan, tingkat kesulitan tinggi dalam pengadaan Land Bank, Kebijakan Umur Pemberian Hak dan Pihak yang berhak atas Tanah yang kurang kompetitif dengan negara lain, tidak terkoordinirnya dan lebih dari satu Instasi yang mengurusi pertanahan, serta personil pertanahan yang tidak merata/tidak mempertimbangkan luasan wilayah yang menjadi objek kerja merupakan kendala lain yang dihadapi.

Diskusi yang bertujuan untuk menggali ide-ide terkait bidang pertanahan yang akan menjadi masukan bagi pemerintah periode 2014-2019 ini, turut menghadirkan empat orang narasumber yaitu: Ir. Doddy Imron Cholid, Msi, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan, BPN; Bambang Sapto Pratomosunu, Widyaiswara LAN; Ir. Rahendra Vidyasantika, Land Management Division Head PT. Jababeka, Tbk; Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc, Anggota Komisi II DPR RI Periode 2009-2014. Turut hadir pula Chairul Basri Achmad, yang pernah menjabat sebagai salah satu Deputi di BPN sebagai moderator.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan bahwa sinergi kelembagaan dan mitra kerja yang mampu membantu percepatan penyediaan data dan informasi geospasial sangat dibutuhkan. Saat ini, teknologi pengadaan data, pengolahan data dan diseminasi informasi geospasial belum dimanfaatkan secara meluas di seluruh wilayah administrasi dan dirasa tidak maksimal. Untuk mendukung hal tersebut, peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengadaan data dan informasi geospasial harus dioptimalkan.

Di samping itu, penguatan pendidikan keahlian (expertise), pengelolaan (management) dan ketrampilan (skills) tenaga kerja pada lembaga pemerintah merupakan upaya penting yang harus terus menerus dilakukan. Budaya penggunaan informasi geospasial perlu ditumbuh kembangkan secara intensif agar bermanfaat melalui berbagai usaha (business), seperti industri kawasan ekonomi terpadu dan industri pariwisata. Kedua industri tersebut dapat pula dikembangkan untuk kepentingan lain seperti ketahanan nasional, penanganan bencana alam (tsunami, gempa bumi tektonik, banjir, longsor, bencana vulkanik, kebakaran hutan, dll), dan kegiatan riset kebumian.

Lebih lanjut, penyempurnaan database pertanahan, seperti topografi, land use, serta kepastian letak dan pemilik, tidak hanya untuk private tetapi juga untuk tanah-tanah negara. Selain itu, perlu disusun kebijakan Pemanfaatan Ruang/Tanah yang Terintegrasi dan Implementatif dan dibentuknya kelembagaan yang fokus pada permasalahan pertanahan (One Stop Solution), Dalam hal ini, BPN memiliki kewenangan untuk mengkoordinir pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pertanahan. [UK/IK]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar