Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Sebagai bagian dari tindaklanjut lokakarya penyusunan Regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional (6/10), Sekretariat BKPRN pada tanggal 27 Oktober 2014 mengadakan rapat konsolidasi teknis Inisiasi Penyusunan Regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional yang diselenggarakan di Ruang serkretariat BKPRN, Gedung Bappenas, Senin, (27/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubdit Tata Ruang Kementerian PPN/Bappenas, Mia Amalia, PhD; Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dan Sekretariat BKPRN.

Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan review perkembangan inisiasi penyusunan regulasi PRUN dan pembahasan mengenai tindak lanjut inisiasi penyusunan regulasi PRUN. Kementerian Pertahanan dan Keamanan mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung inisiasi penyusunan regulasi PRUN dan siap untuk menjadi pemrakarsa serta sepakat dengan proses penyusunan regulasi PRUN sesuai dengan peta jalan penyusunan regulasi PRUN yang diusulkan dalam pertemuan.

Kementerian Pertahanan secara simultan melakukan kajian pada sektor pertahanan keamanan terkait dengan inisiasi penyusunan regulasi PRUN. Setelah FGD pada tanggal 7 Agustus 2014, telah dilakukan pembahasan antara Dit.Wilhan Kemhan dengan TNI AU Dinas Operasi, Dinas Hukum TNI AU, dan Kohanudnas TNI AU mengenai aspek pertahanan keamanan di ruang udara nasional Indonesia, khususnya terkait dengan pelanggaran batas kedaulatan.

Perlu diperhatikan mengenai pengaturan ruang udara di atas ZEE dan ruang udara di atas laut teritorial serta kelembagaan yang bertugas dalam penyidikan. Tidak perlu pembatasan ketinggian secara vertikal (0 km dpl – tak terbatas). Pembatasan dirasa akan membatasi sisi teknologi. Ancaman kedaulatan saat ini tidak hanya berasal dari serangan oleh pesawat militer negara asing tetapi berupa ancaman asimetrik yang didefinisikan sebagai serangan dari negara lain yang dilakukan untuk melumpuhkan ketahanan nasional suatu negara, baik berupa ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan politik, dll. Pengaturan ruang udara nasional diusulkan tetap melalui UU karena akan menyangkut pidana kepada WNA.

Penyusunan Regulasi PRUN dapat diajukan dalam kerangka regulasi saat proses Penetapan RPJMN 2015-2019 oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan kepada Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan penyusunan regulasi PRUN pada tahun 2015 tidak dianggarkan secara khusus oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Namun apabila dipandang akan menjadi kegiatan prioritas, dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2016.

Lebih lanjut, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, dan Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Bappenas akan melakukan kajian Penyusunan Regulasi PRUN. Seiring dengan itu, Kementerian Pertahanan dan Keamanan dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mengumpulkan data terkait aspek pertahanan keamanan yang akan dijadikan substansi Regulasi PRUN. [ZH/SY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 16 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar