Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 11 View , Kategori : Tataruang

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, menerima Kunjungan DPRD Provinsi Gorontalo di Jakarta, (22/10). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait dengan usulan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap KSN Utara-utara, KAPET Gopandang sebagai KSN Pertumbuhan Ekonomi, serta KSN Danau Limboto sebagai KSN Lingkungan Hidup. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan hasil kajian untuk usulan KAPET Gopandang sebagai KSN pertumbuhan ekonomi dan usulan KSN Danau Limboto.

KSN Utara-utara mencakup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo, serta Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah. Kawasan ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam KSN Perbatasan, namun pengusulan kawasan ini sebagai KSN baru dimaksudkan sebatas pada kerjasama untuk pembangunan kawasan dengan harapan sebagai solusi untuk membuka katup ekonomi yang selama ini terkendala minimnya pembangunan infrastruktur.

Katup ekonomi tersebut lebih menitikberatkan pada tiga kegiatan utama, yakni: (1) pembangunan pelabuhan untuk akses dari/menuju Laut Sulawesi; (2) pembangunan Ring Road di daerah utara Gorontalo; serta (3) pengembangan pertambangan mineral. Usulan KSN Utara-utara ini juga merupakan kerjasama antara Pemprov Gorontalo dengan Universitas Gorontalo yang saat ini tengah dalam penyusunan naskah akademik dan ditargetkan selesai pada Desember 2014.

Kawasan Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-Kwandang) termasuk ke dalam kawasan andalan provinsi. Pemprov Gorontalo mengusulkan agar kawasan andalan ini menjadi KSN Pertumbuhan Ekonomi dengan tetap fokus pada sektor perikanan dan pariwisata. Terkait dengan pengembangan kawasan andalan Gopandang, khususnya yang menyangkut dengan pengembangan ekonomi di Kawasan Teluk Tomini, telah dilakukan serangkaian pertemuan di tingkat pemda untuk pembahasan dekosentrasi.

Sementara itu, KSN Danau Limboto diusulkan sebagai KSN Lingkungan Hidup karena Danau Limboto secara geografis merupakan danau terbesar di Sulawesi dan telah ditetapkan sebagai danau prioritas untuk program revitalisasi. Hal ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan pada Declaration of Asean Concord di Bali tahun 2012. Namun demikian, Danau Limboto saat ini mengalami persoalan lingkungan disebabkan oleh kegiatan pertanian di hulu (gunung) yang berakibat pada terjadinya sedimentasi di dasar danau sehingga rawan terhadap bencana banjir bandang. Jika menjadi KSN Lingkungan Hidup, diharapkan Danau Limboto menjadi kawasan yang lestari.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Ir. Oswar Mungkasa, MURP, menjelaskan bahwa usulan KSN tersebut akan disampaikan dalam pembahasan PK RTRWN dan akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan draft buku III RPJMN 2015 -2019 dengan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional. Selain itu yang penting menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa setiap kawasan yang ditetapkan menjadi KSN selanjutnya akan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pemanfaatannya.

Lebih lanjut, DPRD Provinsi Gorontalo akan menyampaikan ringkasan telaah/kajian terkait dengan usulan KSN Utara-utara dan data terkait lokasi serta tahun penyusunan RDTR kepada Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

RTR dan Minimnya PPNS

Saat ini Pemerintah Pusat dihadapkan pada minimnya SDM untuk PPNS dikarenakan minimnya kapasitas Bareskim untuk menetapkan PPNS setiap tahunnya, belum ditambah lagi kurang minatnya daerah untuk mengirimkan wakilnya untuk mengikuti pelatihan PPNS. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersedia untuk mengirimkan PPNS untuk pelatihan selanjutnya sesuai dengan permintaan Kementerian Pekerjaan Umum (5 orang).

Terkait perekrutan/pelatihan PPNS selama ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa sosialisasi PPNS dinilai masih kurang terasa di daerah. Selain itu, prosedur perekrutan PPNS khususnya terkait administrasi perlu dipermudah, tidak berbelit, dan tidak memberatkan daerah, serta waktu pelatihan PPNS agar lebih fleksibel/dipersingkat karena calon PPNS juga memiliki tugas pokok sebagai pemda yang harus diselesaikan.

Terkait dengan RTR, disampaikan pula oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa seluruh kabupatan dan kota di Provinsi Gorontalo telah memperdakan RTRW Kabupaten/kota mereka. Direncanakan akan disusun 7 RDTR untuk Provinsi Gorontalo, di antaranya 2 RDTR di Kabupaten Pahuwatu, 1 RDTR di Kota Gorontalo, 1 RDTR di Kabupaten Boalemo, dan 1 RDTR di Kabupaten Gorontalo (RDTR Kawasan Bandara).

Dari 7 RDTR tersebut ditargetkan 1 RDTR yaitu RDTR Boalemo dapat diperdakan pada akhir tahun 2014, dan pada 27 Oktober 2014 akan dilakukan Pembahasan Persub RDTR Boalemo dalam forum BKPRN. Dari 13 RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Gorontalo, sedang disusun 4 RTR KSP dengan 1 RTR KSP di antaranya sudah masuk dalam Prolegda. (ZH/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar