Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (20/10/14). Dalam rangka melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya di tiga Provinsi tersebut, maka diselenggarakanlah rapat koordinasi pembahasan persiapan hibah Global Environment Facility (GEF) terkait RIMBA dari Pemerintah Jerman melalui United Nations Environment Programme (UNEP) kepada Pemerintah RI untuk  mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Koridor Riau, Jambi, dan Sumatera Barat (RIMBA).

Koridor RIMBA mencakup 18 kabupaten dalam 3 provinsi tersebut, dengan luas hampir 4 juta Ha. Koridor Rimba, merupakan kawasan ekosistem penting yang terletak di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat-RIMBA dan merupakan bagian dari Rencana Aksi Penyelamatan Ekosistem Sumatera dan telah menjadi kebijakan melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera.

Tujuan Program GEF RIMBA adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan meningkatkan serapan dan cadangan karbon di lanskap RIMBA dengan meningkatkan pengelolaan dan konektivitas ekosistem melalui Pendekatan Ekonomi Hijau, dengan 3 komponen yaitu: (i) pembentukan kerangka kelembagaan dan kebijakan yang efektif untuk pengelolaan sumber daya alam di Kawasan Strategis Nasional RIMBA; (ii) pengembangan dan pemanfaatan natural capital untuk mendorong pembangunan ekonomi secara berkelanjutan di KSN RIMBA dengan tetap melestarikan dan meningkatkan natural capital sumber daya air, karbon dan keanekaragaman hayati melalui Ekonomi Hijau; serta (iii) monitoring landskap dan evaluasi praktek ekonomi hijau di Koridor RIMBA.

WWF selaku konsultan telah menyiapkan dokumen Project Preparation Grant (PPG) RIMBA yang merupakan salah satunya draft logframe kegiatan GEF RIMBA dan mengusulkan struktur kelembagaan yang mana GEF berhubungan langsung dengan National Executing Agency yang membawahi National Steering Committee. Terkait hal ini, belum ada keputusan yang jelas mengenai instansi mana yang menjadi executing agency. Lebih lanjut, surat UNEP kepada Ditjen Bangda Kemdagri menyatakan bahwa program ini perlu ditinjau ulang untuk perubahan executing agency. Diharapkan untuk instansi executing agency memiliki kemampuan koordinasi yang lebih dari Kemdagri.

Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas memberikan beberapa masukan sebagai berikut: (1) perlu adanya peningkatan komunikasi agar seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan ini dapat terinformasikan perkembangannya secara jelas dan utuh; (2) perlu diadakan workshop untuk membahas logframe dan struktur kelembagaan yang diusulkan oleh WWF. Terkait logframe, seharusnya siapa melakukan apa sudah tergambar dengan adanya kebutuhan kegiatan dalam logframe tersebut. Sementara terkait struktur kelembagaan, diusulkan agar steering committee berada diatas executing agency seperti struktur kelembagaan pada umumnya; (3) kegiatan ini harus direfresh dengan beberapa perkembangan baru yang mungkin mempengaruhi seperti contohnya adalah terbitnya UU Pemerintahan Daerah dan SKB 4 Menteri terkait pelepasan kawasan hutan; (4) kegiatan ini termasuk pendanaannya seharusnya terinternalisasi dalam RPJMN, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota; dan (5) harus disusun juga komponen exit strategi, sehingga Pemda dapat mereplikasi kegiatan setelah selesainya kegiatan ini. Pembelajaran tesebut sebaiknya dapat terekam dengan baik dan diterjemahkan dalam manajemen pengetahuan.

Menindaklanjuti rapat koordinasi tersebut, Kemendagri berencana menyelenggarakan lokakarya nasional untuk membahas logframe, pendanaan, penetapan struktur kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, dan komitmen dan dukungan para pihak. (AS/SY).

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar