Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 16 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (16/10). Dalam dokumen rencana selain kerangka pendanaan perlu dilengkapi dengan adanya kerangka regulasi, serta kerangka kelembagaan guna memperlihatkan efektifitas kinerja lembaga. Hal tersebut mengemuka pada Seminar Background Study Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019 yang dilaksanakan di Kementerian PPN/Bappenas.

Seminar yang dibuka oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Rizky Ferianto, MA, menghadirkan Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM selaku moderator, serta beberapa narasumber, yakni: Prof. Dr. Syamsudin Haris, Dr. Refly Harun dan Dr. Wicipto Setiadi.

Seminar bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan input dari para pakar dan stakeholders terkait guna mewujudkan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu juga untuk menginformasikan urgensi Kerangka Regulasi dalam Dokumen Rencana Pembangunan kepada Biro Hukum dan Biro Perencanaan K/L sehingga terwujud sinergi prakarsa regulasi dengan kebijakan khususnya pendanaan yang diusulkan oleh K/L tersebut.

Pada seminar tersebut, disebutkan bahwa tujuan penulisan background study mencakup tiga hal utama sebagai berikut: (i) mengetahui kerangka regulasi apakah yang diperlukan untuk mendukung RPJMN III; (ii) mengetahui konsep pengintegrasian kerangka regulasi dalam RPJMN III; serta (iii) menawarkan konsep sinergitas antara kebijakan dan regulasi serta kebutuhan perwujudan tujuan bernegara dalam UUD RI 1945.

Para narasumber menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan kebijakan dan regulasi dalam RPJMN 2010 - 2014 dengan prolegnas 2010 – 2014. Kesenjangan tersebut memperlihatkan tidak sinerginya antara kebijakan yang ditetapkan dengan kebutuhan regulasi yang dibutuhkan. Terjadinya inefisiensi anggaran negara lebih terlihat keinginan untuk membuat UU daripada kebutuhan yang sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN. Dalam Prolegnas 2010 – 2014 (236 RUU), dan RPJMN 2010-2014 (11 RUU), baru terintegrasi di keduanya sejumlah 20 RUU.

Selain itu, kendala dalam implementasi Kerangka Regulasi adalah siklus penyusunan anggaran yang berbeda dengan siklus Prolegnas (Oktober – November) dan siklus penyusunan RPJMN (November – Desember). Kondisi terakhir yang mengemuka adalah perlunya proses penyusunan kerangka regulasi melalui pengkajian yang meliputi: problem definition, objective setting, dan identifikasi existing.

Antara Kebijakan dan Regulasi

Berbagai dampak yang terjadi akibat tidak sinerginya antara kebijakan dan regulasi antara lain: konflik antar regulasi, inkonsistensi antara kebijakan dan regulasi, tumpang tindih perijinan di sektor pertambangan, dan inefektivitas implementasi regulasi yang mengakibatkan hambatan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berbagai kerangka regulasi masih sangat dibutuhkan dan harus disempurnakan guna mendukung pembangunan. Pengintegrasian kerangka regulasi ke dalam RPJMN hanya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan proses penyusunan kebijakan dan pembentukan regulasi, karena sesungguhnya kebijakan dan regulasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dalam rangka mendukung amanat dari 3 (tiga) UU yaitu UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 25 tahun 2004 tentang SPPN dan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Upaya sinergi dan kebijakan dan regulasi sangat signifikan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sederhana dan tertib dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik di antara para pemangku kepentingan terkait, serta mendesaknya kebutuhan mekanisme koordinatif guna menciptakan persamaan persepsi dan ketepatan antara penyusunan kebijakan dengan kerangka regulasi. (SY).

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar