Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 05 Agu 2008, 00:00:00 WIB, 50 View , Kategori : Tataruang

Republika, BANDUNG -- Proyek kawasan wisata dan perumahan elite seluas 160 hektare di lima desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tidak boleh dibangun dulu. Kajian mengenai dampak lingkungan, belum tuntas. ''Pengembang belum memiliki data geologis wilayah yang akan dibangun,'' ujar Peneliti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Erri N Megantara, Ahad (3/8).

Sebelumnya, salah satu pengembang memang berencana membangun kawasan wisata dan perumahan elite terpadu seluas 160 hektare di Kecamatan Lembang, KBB. Untuk merealisasikan rencananya, pengembang tersebut itu membeli tanah seluas 160 hektare di Desa Langensari, Cibogo, Mekarwangi, Cikidang, hingga Wangunharga. Saat ini, pengembang sedang melakukan proses Amdal. Sejak beberapa pekan lalu, pihak pengembang telah memperoleh Izin Pemanfaatan Tanah (IPT).

Ditambahkan Erri, lahan KBU tidak mesti dilarang dibangun. Syaratnya, kata dia, lahan yang dibangun itu tidak berdampak terhadap lingkungan. ''Tapi harus dikaji dulu mengenai koefisien wilayah terbangun (KWT) dengan koefisien dasar bangunan (KDB),'' ujar dia menambahkan.

Erri menjelaskan, untuk rencana pembangunan kawasan wisata dan perumahan elite di Kecamatan Lembang ini, dibagi dalam tiga zona. Bisa saja, menurut dia, dari 160 hektare lahan yang telah dibeli pengembang, lahan yang bisa dibangun hanya 20 persen.

Hal ini ,tegas dia, bisa terjadi jika dalam peta penyidikan geologi diketahui bahwa KWT hanya 20 persen. Sedangkan di sekitar wilayah yang akan dibangun, 10 persennya telah dibangun permukiman warga.

Persoalannya, kata Erri, banyak pengembang yang selalu melanggar amdal. Sebagai contoh, proyek pembangunan kawasan vila di Punclut. Dari hasil kajian amdal, diketahui bahwa kawasan tersebut bisa dibangun dengan KWT 25 persen. ''Tapi dari informasi yang saya peroleh, pembangunan jalan di kawasan itu saja sudah melanggar ketentuan,'' ungkap dia.

Erri juga mengeluhkan mengenai kurangnya pemahaman para pejabat yang terkait izin pembangunan. Menurut dia, seharusnya IPT hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan terakhir setelah proses Amdal selesai. Namun, kebanyakan yang terjadi justru kebalikannya. IPT bahkan IMB sudah terbit, saat proses amdal belum berjalan.

Ketua Forum Peduli Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti menilai dikeluarkannya IPT untuk proyek di Bandung utara itu cacat hukum. ''Kalau melihat UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional, pemberi izin dan pemohon bisa dipidanakan,'' ungkap dia. Dalam Pasal 70 UU itu disebutkan bahwa jika pelanggaran izin pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, bisa dipidana lima tahun dan denda Rp 1 miliar. rfa



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar