Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 12 View , Kategori : Tataruang

Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Penetapan RPerpres Revisi Keppres No. 150/2000 tentang KAPET pada tanggal 22 Agustus 2014 mengusulkan agar Kelembagaan KAPET (Dewan Nasional) bergabung dengan 2 (dua) alternatif pilihan yaitu KP3EI atau BKPRN. Hal ini diungkapkan pada rapat pembahasan lanjutan mengenai status Kelembagaan KAPET di Hotel Alila, Jakarta, (1/10).

Pada rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Perkonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Sekretariat Kabinet ini bertujuan untuk membahas tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri terkait tentang KAPET.

Mengingat struktur organisasi dan tugas yang diemban oleh kelembagaan KAPET memiliki persamaan dengan struktur organisasi dan tugas BKPRN, maka kelembagaan KAPET diusulkan untuk bergabung dengan BKPRN. Penggabungan dilakukan dengan cara membentuk Pokja (Kelompok Kerja) baru di dalam struktur tim pelaksana BKPRN yaitu Pokja Pelaksana Penataan Ruang KSN Kapet yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi.

Perubahan substansi RPerpres tersebut, tidak akan merubah Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN, hanya akan merubah Permenko Perekonomian Per-2/M.Ekon/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Kepmen PU No. 339/KPTS/M/2010 Perubahan No. 275/KPTS/M/2o11 tentang Pembentukan Kelompok Kerja BKPRN. Peta jalan Kegiatan Penyelesaian dan Revisi sementara RPerpres Revisi Keppres No. 150/2000 tentang KAPET versi 2 Oktober 2014 pun telah disusun pada rapat tersebut.

Penambahan Anggota

Di tingkat pusat, pengelolaan pengembangan KAPET dilaksanakan melalui koordinasi program kegiatan Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh BKPRN. Sementara untuk tingkat daerah pengelolaan pengembangan KAPET dilaksanakan melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan K/L atau sektor yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan KAPET yang diketuai oleh Gubernur.

Badan Pengembangan KAPET tidak digabungkan dengan BKPRD mengingat Ketua BKPRD diketuai oleh Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas harian, POKJA Pelaksana Penataan Ruang KSN KAPET dibantu oleh Sekretariat Teknis Nasional KAPET yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan teknis pengembangan KAPET Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang KSN KAPET perlu penambahan keanggotaan BKPRN yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. [RI]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar