Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Setiap tahun pada hari Senin pertama bulan Oktober, PBB menetapkan sebagai Hari Habitat Dunia. Peringatan Hari Habitat pada Tahun 2014 mengambil tema aspirasi dari permukiman, atau Suara dari Pemukiman Kumuh. Tema tersebut diambil sebagai sebuah upaya untuk menyoroti kesulitan hidup di daerah kumuh melalui suara masyarakat miskin perkotaan sementara juga untuk mengangkat pengalaman dan ide-ide mereka dan mengenai bagaimana untuk meningkatkan kondisi hidup mereka.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, tujuan dari agenda Hari Habitat Dunia adalah sebagai momentum untuk membahas kondisi permukiman dunia dan penghargaan atas hunian layak bagi warga serta mengingatkan para pemangku kepentingan akan tanggung jawab bersama atas kehidupan hunian yang lebih baik. Pada kesempatan itu pula Djoko Kirmanto menyerahkan Buku Laporan Nasional Untuk Agenda Habitat III yang disusun dalam rangka menyiapkan Konferensi Habitat III tahun 2016 kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertemuan Forum Habitat 2014 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, (2/10) bertujuan untuk mempertemukan antara pemangku kepentingan pada forum tersebut dalam rangka memperingati Hari Habitat 2014. Dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesadaran mengenai kondisi lingkungan di kawasan kumuh, memberikan contoh melalui kisah nyata terutama bagi pengambil keputusan, dan membagi pengalaman dan penanganan kumuh di kota dan kawasan perkotaan di negara lain.

Pada pertemuan tersebut, dibagi dalam dua diskusi panel. Diskusi panel pertama mengambil tema “Understanding Slums and Learning From Others” dan mengundang beberapa negara untuk menceritakan pengalaman dan kisah mereka. Adapun negara yang diundang untuk mengisi diskusi tersebut adalah India, Filipina, dan Korea Selatan. India menggunakan pendekatan pengembangan wilayah permukiman di perkotaan yang terintegrasi dan didukung pelayanan publik yang baik seperti penyediaan sanitasi dan ketersediaan air baku. Dalam pelaksanaannya mereka membentuk partisipasi komunitas masyarakat terutama kaum perempuan dengan pendekatan perencanaan berbasis masyarakat (bottom-up planning) dan menggunakan metode GIS.

Wilayah Zamboanga, Filipina, yang merupakan wilayah konflik militer menggunakan metode pemindahan/relokasi penduduk dari wilayah konflik ke wilayah yang aman dengan menyediakan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur publik, fasilitas militer, dan pelayanan publik. Bangunan permukiman disesuaikan dengan kondisi geografis dan didesain sesuai rencana pembangunan rinci per persil. Korea Selatan membuat klasifikasi berbeda untuk kondisi permukiman yang akan direhabilitasi seperti perbaikan rumah, pembangunan rumah kembali, perbaikan lingkungan permukiman sehingga perlakuan setiap kelas akan berbeda. Perencanaan perbaikan dan pengembangan permukiman disesuaikan dengan tujuan nasional, kesesuaian dengan site plan dan melibatkan badan usaha swasta yang berada di kawasan tersebut. Pengembangan lebih lanjut melibatkan komunitas masyarakat.

Menuju 100-0-100

Diskusi panel kedua yang mengambil tema “Challenges and Lessons in Indonesia” mengundang para kepala daerah untuk berdiskusi mengenai permasalahan dan solusi dalam menangani berbagai permasalahan di daerah mereka. Salah satu kepala daerah yang turut hadir dalam forum tersebut adalah walikota Bandung, Ridwan Kamil.

Pada diskusi panel tersebut diusung konsep menuju 100-0-100, dengan target capaian berupa 100% akses air minum yang layak, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi hingga Tahun 2019).

Untuk mendukung program menuju 100-0-100 tersebut, maka dilaksanakanlah beberapa kegiatan seperti perbaikan bantaran sungai sehingga dapat menjadi tempat aktivitas warga, termasuk untuk jadi wisata air dan transportasi air, yang dilanjutkan dengan membuat komunitas warga peduli sungai; perbaikan rumah tidak layak huni (bedah rumah); perbaikan warung melalui bedah warung dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kredit Mikro bagi masyarakat yang mempunyai usaha nyata (penjual kue, sayur buah, ikan); relokasi warga kumuh ke rusunawa; peningkatan layanan sanitasi, persampahan, cakupan layanan air bersih dan IPAL secara komunal berbasis masyarakat dengan didampingi fasilitator; pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, bank sampah dan sebagainya yang dikerjakan oleh masyarakat melalui gotong royong; perwujudan tempat pengajian Alquran gratis untuk anak-anak tidak mampu; perwujudan program persaudaraan madani (mempersaudarakan warga mampu dengan tidak mampu), ketika warga yang mampu membantu memfasilitasi warga yang tidak mampu dengan mencarikan lapangan kerja; dan perbaikan dan penataan kawasan PKL. [RN/AS]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar