Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (6/10), Cost Benefit Analysis merupakan salah satu tools yang dirasa penting dalam penyusunan RUU PRUN. Pembahasan terkait dengan CBA meliputi tahapan penyusunan kebijakan regulasi. CBA tersebut diterapkan dalam menentukan beberapa hal penting sebagai berikut: i) kuantifikasi atas dampak kebijakan; ii) valuasi terbatas; dan iii) kuantifikasi sepenuhnya.

Hal tersebut mengemuka pada pertemuan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam rangka memfasilitasi pemetaan terkait pengelolaan ruang udara nasional.

Sebagai bagian dari Amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 6 ayat 5 yang berbunyi, ‘Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri,’ maka diperlukan suatu pembahasan yang bertujuan untuk melakukan pemetaan secara komprehensif terkait dengan pengelolaan ruang udara nasional tersebut.

Pertemuan ini bertujuan untuk memetakan masalah dan isu sektoral terkait pengelolaan ruang udara nasional (PRUN), pendalaman terhadap aspek terkait yang dinilai paling penting, memahami penerapan Cost Benefit Analysis (CBA) dalam penyusunan regulasi PRUN, serta merumuskan outline kajian penyusunan regulasi PRUN. Peserta yang turut hadir berasal dari sekretariat BKPRN, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan beserta staf, perwakilan dari Direktorat Analisa Perundang-Undangan, serta Prof. Supancana sebagai narasumber.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa regulasi PRUN akan bersifat melengkapi UU. Adapun pilihannya antara menyusun regulasi baru atau memberikan rekomendasi untuk perubahan regulasi terkait ruang wilayah udara yang telah ada. Beberapa hal penting yang dibahas dalam kajian RUU PRUN berupa aspek-spek yang meliputi: (1) Aspek Pertahanan dan Keamanan, (2) Aspek Kelembagaan, (3) Aspek Ekonomi, dan (4) Aspek Lingkungan.

Lebih lanjut, diusulkan ada pembahasan yang lebih mendalam dalam bentuk FGD dengan penambahan aspek hukum internasional, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek lingkungan dengan mengundang para pakar dibidangnya. FGD pendalaman tersebut diusulkan pula mengundang Lembahans, Kemenhan, Kemenhub, LAPAN dan Kemenkopolhukham.

Selanjutnya, penyusunan Naskah Akademik sebagai hasil kajian diusulkan dalam kurun waktu Maret-September 2015, sedangkan legal drafting (tentative) dalam kurun waktu 1 bulan setelahnya. Format Naskah Akademik yang disusun agar mengikuti ketentuan sebagaimana dalam lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [sek bkprn/sy]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar