Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (10/10). Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, setiap tahun dilakukan penilaian capaian RB berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui pengisian Kertas Kerja.

Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri rapat koordinasi dengan Tim Asesor Reforma Birokrasi di Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah untuk membahas penilaian Reformasi Birokrasi Bappenas. Pertemuan dipimpin oleh Staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing unit kerja direktorat di lingkungan Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

Pertemuan ini dilakukan untuk memberikan penjelasan dan meminta masukan dari direktorat lain di Kedeputian Regional dalam pengisian Kertas Kerja penilaian capaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Perkotdes, mengingat Direktorat Perkotaan dan Perdesaan adalah salah satu Tim Asesor RB yang bertugas untuk menilai Kertas kerja dari Tim Pelaksana RB.

Beberapa hal pokok yang dibahas antara lain akan dilakukan penilaian terhadap 8 area perubahan yang terdiri atas: (i) Manajemen Perubahan; (ii) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (iii) Penataan dan Penguatan Organisasi; (iv) Penataan Tata Laksana; (v) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (vi) Penguatan Pengawasan; (vii) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan (viii) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh unit kerja di Bappenas yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana RB yaitu Biro Renortala, Biro Hukum, Biro Humas dan TUP, Biro SDM, Pusbindiklatren, IBAU, Direktorat Aparatur Negara dan Pusdatinrenbang.

Penilaian untuk masing-masing area perubahan dilakukan dengan cara berdiskusi berdasarkan hasil pengalaman masing-masing. Selanjutnya, hasil diskusi tersebut akan direkap oleh Dit Perkotdes dan menjadi hasil penilaian Kedeputian Regional yang akan diserahkan kepada Sestama/Sekretaris Utama Bappenas.  Direktorat Perkotaan dan Perdesaan akan merekap hasil masukan yang ada dan rekapan tersebut akan menjadi hasil penilaian Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah dan diserahkan kepada Sestama Bappenas. [AS/SY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar