Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (3/10). Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan Seminar Identifikasi sumber-sumber Pendanaan Perubahan Iklim yang merupakan bagian dari tanggungjawab dan komitmen yang tinggi terhadap isu perubahan iklim. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, LSM terkait, para pakar dan lembaga Internasional.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kebutuhan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang lebih besar ketimbang non kepulauan. Rencana Aksi Nasional (RAN) Adaptasi Perubahan Iklim (API) telah diintegrasikan ke dalam RT RPJMN 2015-2019. Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap isu perubahan iklim, di antaranya dengan menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% di Tahun 2020 dan membentuk The Indonesia Climate Change Trust Fund. Namun demikian, komitmen tersebut belum diiringi dengan intensifnya pemanfaatan peluang pendanaan PI dari berbagai sumber yang terhimpun sebagai Green Climate Fund (GFC) sebesar US$ 359 Milyar.

Instrumen kebijakan bagi mitigasi dan adaptasi PI meliputi: a) kebijakan belanja, yang termasuk di dalamnya investasi langsung dan prioritas anggaran; b) kebijakan fiskal (perpajakan, kepabeanan, subsidi harga); c) kebijakan pembiayaan (subsidi bunga, penjaminan pinjaman).

Pemerintah mulai merintis kerjasama dengan Bank Mandiri dalam pengelolaan dana untuk kegiatan atau inisiatif mitigasi dan adaptasi PI. Dari kegiatan seminar ini diungkapkan bahwa komitmen Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi PI perlu diikuti dengan lebih optimalnya memanfaatkan peluang pendanaan PI melalui ICCTF, yang merupakan sumber pendanaan terintegrasi. Selain itu, dirasa perlu pula intervensi dalam bentuk Pricing Policy untuk mendorong pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Terakhir, perlu diperlakukan insentif agar kegiatan mitigasi dan adaptasi PI menjadi feasible, contohnya dengan pengurangan pajak bagi pelaku kegiatan rendah emisi. (RT/SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar