Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 02 Okt 2014, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (30/9/14). Keikutsertaan Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas dalam pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) RZWP3K sebagai bagian partisipasi aktif dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 22-26 September 2014 di Hotel Sheraton, Yogyakarta.

Para peserta Bimtek RZWP3K ini antara lain dari SKPD dari daerah-daerah yang akan atau tengah menyusun RZWP3K, Kementerian PU dan Bappenas. Pemberi materi berasal dari (1) Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2) Departemen perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Warmadewa, (3) Pengajar Departemen PSP-FPIK, Institut Pertanian Bogor (IPB). Kegiatan Bimtek RZWP3K ini diisi dengan pemberian materi dari pemerintah pusat, akademisi UGM dan simuasi-simulasi berupa pengalokasian ruang dalam RZWP3K, pemahaman bahwa RZWP3K merupakan dokumen yang melibatkan berbagai kepentingan, beragamnya kepentingan para stakeholders yang terkait dalam penyusunan RZWP3K, simulasi penyusunan RZWP3K dengan menggunakan kriteria kesesuaian dan paket sumberdaya.

Dalam kesempatan Bimtek teknis ini ada beberapa pokok bahasan penting yaitu mengenai (1) cara penyelerasan, pneyerasian dan penyeimbangan dalam RZWP3K, (2) pembagian subzona dalam Zona Pariwisata berdasarkan aktivitas wisata/atraksi wisata dan fasilitas pariwisata, (3) analisis kesesuaian untuk daerah penangkapan (fishing ground), (4) pengenalan konflik dan potensi konflik yang mungkin timbul dari suatu skenario pemanfaatan yang harus disertai dengan penetapan pilihan solusi pemanfaatan yang disepakati oleh pihak-pihak yang berbeda kepentingan dalam bentuk legislasi yang mengikat semua pihak (5) Perikanan budidaya di laut dapat dijadikan andalan dalam menciptakan peluang usaha dan menyerap tenaga kerja, (6) Kriteria zonasi kawasan konservasi perairan, (7) Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan WP-3K terpadu, Pemerintah dan/atau Pemda wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di WP-3K sesuai dengan jenis, tingkat dan wilayahnya, (8) Tata ruang/RZWP-3-K sebagai alat mitigasi bencana pada prinsipnya adalah menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima/ditanggung oleh seluruh stakeholders, (9) Alokasi pemanfaatan ruang untuk pertambangan ditentukan disamping berdasarkan pertimbangan geologi tetapi juga berdasarkan pertimbangan faktor lingkungan, ekonomi, hukum/ perundang-undangan, sosial-budaya, penilaian rencana manajemen tambang serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam melalui perhitungan biaya-manfaat (cost-benefit) dan dalam melakukan eksploitasi  hendaknya memperhitungkan kebutuhan, persediaan dari potensi pertambangan dan (10) Reklamasi perairan pantai dapat dilihat sebagai alternatif untuk mendapatkan lahan untuk berbagai peruntukan dengan harapan agar lahan pertanian yang subur dan kawasan resapan air hujan tidak tergusur oleh kebutuhan pemekaran kota dan dapat dilaksanakan bila dampak negatif dapat dieliminir atau dihilangkan.

Dari hasil Bimtek teknis RZWP3K ini, diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah selesai menyusun  pedoman teknis  dan diharapkan dalam penyusunan RSWP3K, RPWP3K, RZWP3K, dan RAPWP3K Daerah menggunakan dokumen tersebut. Selain itu, Perlunya peran BKPRN dalam mendorong BKPRD untuk mengkoordinasikan penyusunan RZWP3K (RI/SY).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar