Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Balai Kartini, Jakarta, (16/9), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri kegiatan pembekalan instrumen tata kelola keuangan serta inisiatif perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang diadakan oleh UKP4. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan urgensi penyelesaian tata batas administrasi dan mekanisme pengakuan dan pembuktian hak pihak ketiga dalam proses Pengukuhan Kawasan Hutan.

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah digantikan oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) sampai dengan tahun 2013, telah terbentuk 8 provinsi, 175 kabupaten, dan 34 kota sebagai daerah otonomi baru (DOB). Penambahan DOB ini terus berlangsung, dimana terdapat 65 calon DOB yang sudah menjadi amanat presiden (ampres) serta terdapat 22 calon DOB yang masih dalam proses untuk mendapatkan ampres. Dari seluruh DOB tersebut, terdapat satu persoalan utama yang belum teratasi hingga saat ini, yakni peta lampiran yang menggambarkan batas wilayah pada undang-undang mengenai pembentukan DOB tersebut tidak memenuhi kaidah kartografi sehingga memunculkan konflik pemanfaatan ruang baru.

Penetapan batas wilayah ini penting sebagai rujukan bagi daerah dalam melayani masyarakat, bukan untuk menentukan kedaulatan daerah. Adapun rincian pentingnya penetapan batas wilayah ini antara lain sebagai berikut: kejelasan cakupan wilayah administratif pemerintahan, efisiensi-efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kejelasan luas wilayah, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (untuk kepentingan Pemilu dan Pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan sumber daya alam, dan pengaturan tata ruang daerah.

Berdasarkan data pemekaran wilayah, diketahui bahwa terdapat 966 segmen pemekaran wilayah yang harus diselesaikan dalam rangka percepatan penyelesaian batas wilayah administratif untuk daerah otonomi baru (DOB), dengan rincian: 237 segmen sudah disahkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, 90 segmen masih dalam proses pengesahan, 236 segmen telah melewati proses pengukuran, 82 segmen bermasalah dalam proses pengukuran karena adanya ketidaksepakatan batas wilayah, dan 254 segmen lainnya belum diukur. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian segmen pemekaran wilayah tersebut antara lain kondisi geografis wilayah yang menyulitkan dalam melakukan pengukuran batas wilayah, persoalan sengketa hak tanah ulayat, dan ketidakjelasan batas wilayah dalam lampiran peta UU Pembentukan Daerah.

Pengukuhan Kawasan Hutan

Berdasarkan PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kehutanan, menyampaikan bahwa hingga 4 September 2014 telah dilaksanakan Penetapan Kawasan Hutan seluas 58.154.230,22 ha (57,51%) yang terdiri dari 733 buah Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan 3.904 lembar Peta Lampiran dengan skala peta yang disesuaikan dengan peta RBI yang tersedia.

Adapun target Penetapan Kawasan Hutan hingga akhir bulan Desember 2014 adalah seluas 83.312.731,18 ha dan target sampai dengan tahun 2015 adalah seluas 122.404.872,67 ha (100%). Dalam Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 dan No. 35/PUU-X/2012, terdapat perubahan kebijakan dalam proses Pengukuhan Kawasan Hutan utamanya terkait pengakuan dan pembuktian hak pihak ketiga termasuk di dalamnya hak Masyarakat Hukum Adat. Pada dasarnya proses Pengukuhan Kawasan Hutan yang berjalan telah mengakomodir hak-hak pihak ketiga. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala teknis. Oleh karena itu setiap Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan ditambahkan dengan klausul yang mengakomodir hak pihak ketiga. [RT/ZH/OC/IK]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar