Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Dalam rangka memperingati HUT Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang ke-50 sekaligus menyampaikan pandangan dari berbagai pihak terhadap permasalahan kependudukan/demografi pada masa mendatang, Lembaga Demografi Universitas Indonesia mengadakan seminar nasional dengan tema Demographic Based Development: Keep Learning from the Future, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, (11/9). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan berkesempatan untuk hadir dan berpartisipasi pada seminar tersebut.

Beberapa narasumber yang hadir dalam seminar tersebut yakni: Dr. Sonny Harry B. Harmadi, Kepala Lembaga Demografi FEUI; Prof. Dr. Dorodjatun Koentjoro-Jakti, Guru Besar FEUI; Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, Wamen Keuangan II RI; Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy S, Dewan Komisioner OJK; Dr. Bambang Ismawan, Ketua Pembina Yayasan Bina Swadaya; dan Ir. Hasto Kristiyanto, MM, Wasekjen PDIP/Deputi Tim Transisi Presiden Terpilih.

Tantangan kependudukan pada masa mendatang akan semakin besar karena jumlah penduduk yang semakin besar dengan segala permasalahannya yang ada saat ini seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, kekurangan gizi, rendahnya indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk di kota-kota besar dan sebagainya. Banyaknya jumlah penduduk akan berdampak pada ketahanan pangan dan energi nasional sehingga perlu dipikirkan kebijakan pembangunan di luar wilayah Pulau Jawa.

Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi masalah tersebut. Program Keluarga Berencana (KB) saat ini tidak berjalan dengan baik dan cenderung stagnan karena terdapat perubahan paradigma dari paradigma keluarga ke paradigma kesehatan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM, pemerintahan Presiden terpilih akan memanfaatkan data kependudukan/demografi untuk mendukung pengambilan kebijakan serta berencana membentuk kementerian yang menangani urusan kependudukan. Program unggulan yang akan diambil adalah menjalankan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Pemberian kredit bagi usaha produktif dan lain sebagainya.

Kependudukan dan UMKM

Profil pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh sektor usaha mikro dengan jumlah 56 juta unit UMKM, yang merupakan 99 persen dari pelaku usaha di Indonesia, dengan kontribusi setara dengan 35 persen GDP. Keterkaitan antara jumlah pelaku UMKM dan aspek demografi adalah dengan jumlah penduduk yang besar dan sekitar 44 persen merupakan usia produktif merupakan potensi pasar yang besar dan potensi peluang untuk mencetak pengusaha (euntrepeneur) baru. Untuk itu perlu ada dukungan iklim usaha yang berpihak pada pelaku usaha UMKM.

Dengan adanya bonus demografi dan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu didorong pembentukan pengusaha yang besar dan kuat. Hal ini dikarenakan pengusaha yang besar dan kuat akan memberikan multiplier effect yang jauh lebih besar dan cepat. Sektor informal penting namun sektor formal jauh lebih penting karena itu perlu diupayakan agar sektor informal beralih menjadi sektor formal. Hal ini akan bermanfaat bagi negara dalam sektor pendapatan pajak dan juga bagi para pelaku sektor informal tersebut dalam hal mengakses bantuan permodalan.

Pemerintah saat ini melalui lembaga penjamin pemerintah (Askrindo, Jamkrindo) telah memberikan bantuan sebagai penjamin bagi pelaku UMKM untuk mengakses permodalan. Selain menjadi penjamin bagi pelaku UMKM dalam mengakses permodalan, Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara langsung melalui Bank pemerintah. Namun, kendala saat ini adalah penyaluran kredit selama ini lebih kepada pelaku UMKM yang sudah baik dari sisi kinerja dan bukan kredit untuk pengusaha baru. Hal ini dikarenakan terdapat target penyaluran KUR dari pemerintah kepada Bank tersebut.

Dengan besarnya sektor UMKM maka maka Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan perlindungan finansial (financial inclusion) bagi pelaku UMKM serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Selain itu, akan dilakukan revolusi struktur pembiayaan agar pelaku UMKM yang produktif dapat mengakses pembiayaan. Pada masa mendatang perlu dipikirkan kebijakan terhadap UMKM dengan berdasar pada 3 (tiga) aspek yaitu: tersedianya permodalan; proses produksi yang efisien; dan pemasaran yang efektif. [RN]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar