Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 05 Agu 2008, 00:00:00 WIB, 30 View , Kategori : Tataruang

BANDUNG, (PR).-Hanya 19% aset pemerintah provinsi Jawa Barat berupa bidang tanah yang sudah diamankan dalam bentuk sertifikasi. Aset yang bersertifikat itu berjumlah 876 dari keseluruhan aset berupa bidang tanah sebanyak 4.531. Sementara untuk aset berupa barang daerah, Pemprov Jabar masih harus menyensus dengan baik untuk mendapatkan data yang akurat.

Hal itu kembali diingatkan dalam pandangan akhir Fraksi Partai Golongan Karya yang dibacakan Euis Sahidin dalam sidang paripurna yang mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda). Salah satunya adalah raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Paripurna itu digelar di Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Senin (4/8).

"Pemerintah provinsi diharapkan melakukan sensus barang milik daerah untuk memperoleh data yang akurat mengenai potret barang milik daerah sehingga dapat dilaksanakan strategi pengelolaan dan pengamanan aset. Juga untuk menghindarkan celah hilangnya atau berpindah tangannya barang milik daerah kepada pihak lain," ucap Euis.

Hal yang sama disampaikan tujuh fraksi lainnya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa misalnya, menekankan supaya pendataan, pencatatan, dan pelaporan barang milik daerah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui banyak aset daerah yang belum diamankan melalui sertifikasi. Alasannya, aset daerah itu kebanyakan merupakan lahan yang dilimpahkan dari pihak ketiga. "Ketika diserahkan, ya begitu saja. Belum ditatausahakan, belum dicatat dengan baik dan disertifikasi," ujarnya.

Dipercepat

Dengan adanya perda, ia mengharapkan penataan administrasi aset-aset daerah itu bisa dipercepat. Pasalnya, sejak 2003, aset itu harus sudah tercatat dalam neraca. Melalui neraca itulah, akan terlihat berapa aset yang dimiliki Jabar dan berapa nilai aset-aset tersebut.

Heryawan menyatakan, proses penataan itu tidak akan terkendala masalah apa pun. "Tinggal keseriusan saja dari kita sebab penataan aset dalam bentuk neraca daerah juga baru-baru ada. Pada 2003, daerah mulai memasukkan aset di neraca," ucapnya.

Meski ia yakin penataan itu tidak akan terkendala, namun ia belum bisa memastikan apakah aset-aset itu ada yang bersengketa atau tidak. Untuk itu, ia mengharapkan Badan Pertana-han Nasional bisa membantu proses sertifikasi aset daerah supaya bisa diurus dengan baik.

Skors

Sidang paripurna kemarin diwarnai dengan dua kali diskors karena tidak terpenuhinya kuorum. Saat sidang dibuka oleh Ketua DPRD Jabar H.A.M. Ruslan, peserta sidang yang hadir hanya 47 orang. Padahal, berdasarkan tata tertib, sidang yang mengagendakan keputusan harus dihadiri 3/4 dari jumlah keseluruhan, atau 75 orang dari 100 kursi yang ada.

Setelah masa skors, dalam ruang sidang akhirnya terkumpul anggota DPRD sebanyak 57 orang dan sidang pun dilanjutkan. Menurut Ruslan, jumlah itu sudah memenuhi berdasarkan tata tertib pasal 74. "Kalau ambil keputusan memang 3/4 harus hadir. Karena tidak hadir, kita skors 2x15 menit sesuai tata tertib. Setelah diskors, sidang dapat dilanjutkan asal jumlahnya 50 persen. Sidang tetap bisa ambil keputusan," kata Ruslan.

Namun, seiring berjalannya sidang, jumlah anggota DPRD yang mengikuti sidang semakin berkurang. Bahkan, saat meminta persetujuan pengesahan raperda, anggota yang tersisa tinggal 32 orang. (A-160)***



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar