Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (10/9), pemenuhan kebutuhan SDM juru ukur merupakan salah satu isu yang menjadi muatan dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun RPJMN 2015-2019 dengan tema Peningkatan Daya Saing Ekonomi Global. Pada RPJMN tersebut, kebijakan yang disusun harus mendukung daya saing ekonomi termasuk di dalamnya bidang pertanahan terkait dengan kepastian hukum hak atas tanah.

Saat ini jumlah juru ukur yang tersedia hanya berjumlah 8%. Idealnya, SDM juru ukur yang harus tersedia di BPN minimal mencapai sekitar 40%. Pada akhir RPJMN 2015-2019 jumlah SDM bidang pertanahan terutama juru ukur diharapkan mencapai 28% dari seluruh pegawai BPN. Dalam Renstra BPN 2015-2019 seharusnya juga menyusun kerangka regulasi dan kebijakan jenjang karir dari SDM.

Kebutuhan SDM Juru ukur terdiri atas dua kebijakan yaitu melakukan sertifikasi atas juru ukur yang sudah ada dan merekrut juru ukur yang baru. Saat ini jumlah pegawai BPN berjumlah 19.493 orang, yang terdiri atas: pejabat (Eselon I s.d V) berjumlah 8.439 orang; dan bukan pejabat (staf dan fungsional) berjumlah 11.054 orang. Jumlah juru ukur sebanyak 2.611 orang atau 28% dari jumlah bukan pejabat. Jumlah surveyor pemetaan sebanyak 485 orang. Selain itu, terdapat juru ukur yang belum bersertipikat sebanyak 3.111 orang. Berdasarkan analisis BPN, kebutuhan juru ukur untuk 5 tahun sebanyak 6.667 orang, dan pada Tahun 2015 diusulkan penambahan pegawai sebanyak 3.658 orang. Konfigurasi proporsi juru ukur dan non juru ukur akan ditambah sebanyak 60% dari jumlah pegawai bukan pejabat.

BPN mendefinisikan Juru Ukur bukan hanya surveyor tetapi termasuk juga analis data fisik dan yuridis. Pihaknya mengusulkan agar jangan sampai terjadi moratorium dengan penerimaan 0 non juru ukur. Walaupun ada wacana surveyor berlisensi, tetapi harus ada pegawai BPN yang bertindak sebagai juru ukur untuk memenuhi kebutuhan minimal pegawai. [IK]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar