Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Yogyakarta, (9-10/9), Borobudur menjadi outstanding universal value berdasarkan Convention Corcerning The Protection of World and Natural Heritage (UNESCO, 1972). Perizinan di kawasan Borobudur dan sekitarnya dikeluarkan atas izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Warisan Budaya. Hal tersebut dikemukakan pada acara sosialisasi Perpres No. 48/2014 Tentang KSN Borobudur dan Peraturan Presiden No. 70/2014 Tentang Taman Nasional Gunung Merapi. Pada Bulan Juni, kedua Peraturan Presiden tersebut telah ditandatangani oleh Presiden. Ini menjadi awal dari proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Ruang Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dari anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Pemerintah Daerah, LSM di Provinsi DI. Yoyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Kementerian PU menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang komunikasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat; membangun kesamaan pemahaman dan menjalin kerjasama dengan telah disahkannya Perpres tersebut; serta memberikan motivasi untuk perwujudan ruang.

Pada kegiatan ini dihadirkan pula enam narasumber yang berasal dari beberapa lembaga terkait, antara lain Diah Harian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kaori, Head of Culture Unit UNESCO Office, Jakarta; Medi Herlianto, Direktur Kesiapsiagaan; Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP, Direktur Tarunas – Kementerian PU; Dr. Ir. Surono, Kepala Badan Geologi; dan Dadang Rizki Ratman, Plt. Dirjen Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata, Kementerian Parekraf.

Borobudur dipilih sebagai warisan dunia karena memiliki nilai keagungan universal, yang memiliki empat kriteria utama, antara lain: mempresentasikan adhikarya dari kegeniusan dan kreatifitas manusia; memamerkan pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting; mengandung keunikan atas suatu tradisi; dan secara nyata berasosiasi dengan peristiwa/tradisi yang hidup. Untuk melindungi Candi Borobudur, selain rencana induk yang berpayung hukum, diperlukan rencana pengelolaan untuk melihat efektifitas pelaksanaan di lapangan. Salah satu hal yang dilakukan setiap tahun adalah monitoring pemeriksaan status konservasi dari properti warisan dunia yang terancam oleh komite. Pada pertemuan tersebut, disampaikan pula bahwa terdapat beberapa masalah yang dilaporkan dalam laporan kondisi konservasi, antara lain mengenai: sistem/rencana manajemen; perumahan; SDM; keterlibatan masyarakat dan penerima manfaat. Selain itu, kerangka hukum dan kelembagaan, serta kontrol akan kegiatan komersial menjadi permasalahan lain yang dibahas terkait dengan kondisi Candi Borobudur.

Rencana Tata Ruang KSN Borobudur menjawab tentang perlunya upaya pengendalian terhadap menurunnya kualitas bangunan dan memenuhi standar yang ditentukan oleh dunia. Sementara itu, Rencana Tata Ruang TN Gunung Merapi menjawab isu kebencanaan yang selama ini sering terlupakan. dengan adanya RTR tersebut, diharapkan pemerintah dan masyarakat bersama-sama dapat menciptakan hidup harmonis dengan bencana alam. RTR TN Gunung Merapi menegaskan adanya sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem permukiman, yang mencakup struktur ruang, sistem evakuasi sementara, akhir, dan jalur evakuasi. Perpres yang telah ditetapkan tersebut diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan restorasi Borobudur; menjadi pilot project pelestarian budaya; serta memberikan rasa aman di kawasan taman nasional sehingga selaras dengan lingkungan dan alam. Saat ini, Implementasi RTR TN Gunung Merapi sudah mulai diinisiasi oleh Pemda DIY untuk 2 kabupaten, seperti pembebasan permukiman. Implementasi RTR dapat dicapai dengan adanya jalinan kerjasama yang kuat antar stakeholder dan sinkronisasi antara program rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga dapat mendorong keterpaduan dan keseimbangan wilayah dan antarsektor.

Pentingnya Integrasi Rencana Penanggulangan Bencana dan Kajian Risiko Bencana

Pengarusutamaan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan masih minim, maka idealnya Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat diintegrasikan dengan RPJMD. Dalam mendukung hal tersebut, peran pimpinan di pemda sangat dominan. RPB dan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) ini perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan pemerintah daerah, setingkat Sekda, melalui pengalokasian anggaran. Masyarakat perlu memahami peta risiko dan peta ancaman untuk mencapai hidup harmonis dengan bencana alam. Hal ini terkait pula dengan upaya advokasi kepada masyarakat untuk perlindungan terhadap bencana. Interkoneksi jalan jalur evakuasi harus jelas dan diinformasikan kepada masyakarat setempat, dengan demikian masyarakat tidak kebingungan saat terjadi bencana. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengkaji dan mengujicoba kebijakan penerapan insentif dan disinsentif yang tepat untuk kawasan Borobudur dan Merapi. [GP]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar