Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (8/9), setiap instansi pemerintah harus memiliki budaya kinerja yang mencakup di dalamnya memiliki dan melaksanakan sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja ini dapat dijadikan feedback untuk perumusan dan perbaikan renstra Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah yang telah disusun. Hal tersebut dijelaskan pada Rapat Kerja I Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta. Secara umum, siklus penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tersebut melalui tahap sebagai berikut: perencanaan, implementasi, evaluasi, dan revisi.

Melalui rapat kerja tersebut, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan selaku koordinator penyusun Renstra, mensosialisasikan proses dan hasil perubahan Renstra 2010 – 2014 Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, serta meminta masukan dari seluruh unit kerja Eselon II di Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah atas sasaran, indikator, glossary, dan proses yang harus dilakukan ke depan.

Turut hadir pula Inspektorat Utama, Dr. Slamet; Direktur Kelembagaan, Ibu Asti; Staf Ahli Bidang Tata Ruang, Dr. Arifin Rudiyanto, dan Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Puspa yang memberikan tanggapan terhadap hasil penyusunan renstra tersebut.

Pada kegiatan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Dr. Imron Bulkin, membahas dua agenda utama, yakni: sosialisasi hasil revisi renstra 2010 – 2014, dan pembahasan rancangan Buku III RPJMN 2015 – 2019. Di masa transisi pada Tahun 2014, renstra yang telah disusun diperlukan sebagai gambaran untuk penyusunan Renstra 2015 – 2019.

Pada muatan di dalamnya, kegiatan Pangripta Nusantara menjadi salah satu alat untuk penyelarasan RKPD dengan RKP, yang merupakan salah satu indikator kesesuaian RKP dengan RKPD pada Tahun 2014. Pada Renstra 2010 – 2014, Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah disarankan untuk menyesuaikan visi misinya dengan visi misi Kementerian PPN/Bappenas; serta memasukkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu muatannya. [GP]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar