Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Legalitas peraturan perundang-undangan dan penguatan peran PPNS dalam pengendalian pemanfaatan ruang di daerah merupakan urgensi dalam pengendalian penataan ruang. Berbagai Perda RTRW yang telah disusun tidak akan terlaksana dengan sempurna jika pengendaliannya tidak konsisten. Salah satu yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas Satpol Pamong Praja dalam melakukan kegiatan penegakan Perda.

Hal itu dikemukakan pada sidang komisi di Rapat Kerja Regional Wilayah II BKPRN, di Surabaya, (4/9), yang diikuti oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Adapun, peserta yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari pemerintah daerah di wilayah II BKPRN, yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara untuk Rapat Kerja Regional Wilayah I BKPRN, yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali, telah diselenggarakan di Bandung, (23/6).

Isu lain yang mengemuka adalah pengintegrasian dokumen tata ruang dan rencana pembangunan. Substansi kebijakan tersebut telah dimuat dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam prosesnya, dirasa perlu untuk menyusun Pedoman tentang Pengintegrasian RTRW ke dalam RPJMD yang ditetapkan melalui Kepmendagri atau Kepmen Bappenas. Pedoman tersebut juga perlu dilengkapi dengan time frame.

Terkait dengan penyelesaian konflik Penataan Ruang, forum dalam sidang komisi mengusulkan beberapa hal sebagai berikut: (i) perijinan terkait pemanfaatan ruang diluar kawasan hutan diusulkan untuk diintegrasikan ke dalam mekanisme Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah; (ii) perlu penyempurnaan administrasi dan pemutakhiran pemetaan pertanahan. Perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Adat Permukiman dan Hak Pihak Ketiga yang berada dalam Kawasan Hutan; dan Pedoman Penyelesaian Konflik; (iii) penguatan hubungan BKPRN dan BKPRD dalam rangka penyelesaian konflik; (iv) perlu disusun mekanisme pembahasan BKPRN untuk rancangan peraturan perundang sektoral terkait Bidang Tata Ruang; dan (v) harmonisasi peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang. [CR]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar