Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Harmonisasi antara peta struktur dan pola ruang KAPET dengan berbagai peraturan perundang-undangan merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam penyusunan RTR KAPET pada rapat koordinasi BKPRN di Jakarta, (1/9). Rapat ini dihadiri oleh Ir. Firman H. Napitupulu, MURP, Kasubdit Wilayah II Dit. Taruwilnas, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU sebagai narasumber dengan materi “Muatan Raperpres serta Konsep dan Pendekatan RTR KAPET” dan Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas sebagai moderator.

Pertemuan ini bertujuan untuk: (i) melakukan penyamaan persepsi di antara K/L terkait Penggabungan RPerpres 13 RTR KAPET; (ii) memperoleh kesepakatan substansi dan dukungan proses legalisasi RPerpres tentang RTR KAPET melalui penanandatangan Naskah Kesepakatan oleh Tim Pelaksana BKPRN tingkat Eselon II, sebelum pelaksanaan Rapat BKPRN Eselon I dan Proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM; dan (iii) memperkaya kedalaman muatan substansi dan Legal Drafting Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KAPET.

Raperpres RTR 13 KAPET meliputi KAPET Banda Aceh Darussalam (BAD), KAPET Bima, KAPET Mbay, KAPET Khatulistiwa, KAPET DAS Kakab, KAPET Batulicin, Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba), KAPET Manado – Bitung, KAPET Palapas, KAPET Pare-pare, KAPET Bangsejahtera, KAPET Seram, dan KAPET Biak.

Penguatan konektivitas dan integrasi antara rencana pengembangan KAPET dengan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan menjadi salah satu poin penting yang mengemuka, terutama kaitannya dengan integrasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN).

Pada proses penyusunannya pula, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap substansi RTR KAPET, meliputi: (i) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; (ii) arahan peraturan zonasi terutama terkait sektor pertahanan keamanan, perindustrian, dan perikanan; serta (iii) rencana sistem jaringan energi kelistrikan.[RI/AY]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar