Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 18 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Salah satu agenda kerja BKPRN 2014-2014 yaitu Penyusunan Pedoman Tata Kerja BKPRN Dalam Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang di bawah koordinasi Pokja 4, yakni Kemeko Perekonomian. Rencana Tata Ruang selain memberikan kemudahan dalam perencanaan juga memiliki potensi konflik yang tinggi. Dalam pelaksanaan RTR tersebut, banyak konflik yang mencuat, namun selama ini konflik pemanfaatan ruang seringkali diselesaikan hanya secara sektoral oleh masing-masing K/L sesuai dengan tupoksinya. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi penyusunan SOP Penyelesaian Konflik Penataan Ruang untuk memudahkan penyelesaian konflik lintas sektor.

Hal tersebut mengemuka pada pertemuan pembahasan (29/8) di Hotel Sahid yang dihadiri oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian PU dan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PP/Bappenas. Pertemuan tersebut merupakan persiapan untuk FGD Penyusunan SOP Penyelesaian Permasalahan Pemanfaatan Ruang yang akan diadakan di Medan pada tanggal 11 September 2014.

Secara khusus, pertemuan ini ditujukan untuk mendapatkan masukan baik secara materi maupun teknis SOP tersebut. Dalam proses penyusunan dan pematangannya, telah dilaksanakan pula FGD Identifikasi Konflik dan Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang di Solo pada tanggal 19 Juni 2014. Selama ini konflik pemanfaatan ruang yang dibawa ke forum BKPRN tidak semua memiliki dampak skala nasional. Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut BKPRN memandang perlu dua faktor penting yang harus masuk ke dalam substansi SOP tersebut, yakni (1) kriteria/tipologi konflik per tingkatan wilayah; dan (2) mekanisme pemberdayaan kelembagaan daerah, khususnya BKPRD dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.

Selain itu, perlu diperhatikan pula posisi BKPRN dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang. BKPRN merupakan lembaga ad-hoc, karenanya dalam penyelesaian konflik BKPRN hanya dapat memberikan rekomendasi, bukan keputusan yang bersifat mengikat. Hal ini juga menjadi perhatian bagi BKPRN karena pada tahun 2015 akan dilakukan review kelembagaan BKPRN, khususnya terkait peran dan kedudukan BKPRN dalam penataan ruang. [ZH]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 16 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar