Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 12 Sep 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Perluasan Kawasan Industri dan Permukiman Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian Guna Menjaga Sustainable Development dalam Rangka Ketahanan Nasional

Jakarta, (26/8), Ketahanan Nasional Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Meningkatkan ketahanan dan menurunkan disparitas menjadi salah satu arah gerak Lemhannas RI untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut dibahas dalam FGD yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI, di Jakarta.

FGD tersebut memiliki tujuan untuk menjaring masukan terhadap kajian aktual “Konsep Perluasan Kawasan Industri dan Permukiman Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian Guna Menjaga Sustainable Development dalam Rangka Ketahanan Nasional” yang dilakukan oleh Direktorat Pengkajian Ekonomi, Deputi Bidang Pengkajian Strategis, Lemhannas RI. Ketahanan nasional Indonesia dibagi ke dalam delapan kelompok. Namun, Indeks ketahanan nasional delapan komponen kelompok tersebut masih berada dalam tingkat rawan (tingkat terendah).

Kondisi ini diikuti dengan indeks gini (indeks yang menunjukkan disparitas wilayah) yang tinggi. Hal ini terjadi, dikarenakan pembangunan wilayah Indonesia dominan di wilayah barat. Akibatnya Indonesia saat ini memiliki daya saing yang rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura. Terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya dasa saing tersebut, di antaraya: (i) praktik korupsi; (ii) inefisiensi birokrasi pemerintahan; serta (iii) pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Dalam acara yang digagas oleh Lemhannas tersebut, menghadirkan Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, Tenaga Profesional Bidang SKA Lemhannas RI; I Gusti Putu S, Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I, Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian RI; Agus Sumagiarto, SH, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kemenpera; dan Ir. Prasetyo Nuchsin, MM, Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai narasumber.

Dalam paparannya, I Gusti Putu S menyebutkan bahwa penyusunan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dilatarbelakangi oleh kondisi kecenderungan penguasaan industri oleh komisaris. Saat ini pembangunan industri di Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada swasta dan korporasi. Di sisi lain, sektor industri dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya: (i) belum terselesaikannya perda RTRW dan RDTR; dan (ii) persoalan ketersediaan lahan yang banyak dikuasai oleh swasta. Kesulitan pembebasan lahan dikarenakan penguasaan lahan yang tidak beraturan sebagai dampak dari belum adanya kontrol pemanfaatan ruang melalui perizinan RDTR.

Sementara itu, Agus Sumagiarto, SH, mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dihadapi dalam penyediaan permukiman untuk kawasan industri adalah backlog. Terkait dengan tata ruang, kendala utama pembangunan permukiman khususnya permukiman untuk kawasan industri adalah belum selesainya Perda RTRW sehingga belum jelasnya penetapan kawasan industri di daerah tersebut.

Posisi LP2B dalam Rencana Tata Ruang

Alih fungsi lahan pertanian bisa ditekan jika LP2B dimasukkan dalam RTR, dengan penerapan zonasi lahan pertanian yang dilindungi dalam LP2B serta pembentukan komisi pengendali lahan sawah. Saat ini kebijakan pembangunan dan industri yang disarankan adalah melalui pembangunan vertikal. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan pertanian yang harus dihadapi, di antaranya: (i) allih fungsi lahan; (ii) minimnya inventarisasi lahan kritis dan terlantar; (iii) dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diajukan.

Dalam hal alih fungsi lahan, banyak regulasi pengaturan terkait yang tidak dijelaskan dengan baik, sehingga perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta turunannya, seperti yang terkait dengan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Perlu pula diperhatikan mengenai pengaturan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyerahkan kewenangan pembangunan kepada daerah.

Selain itu, salah satu faktor penentu yang perlu diperhatikan dalam persoalan alih fungsi lahan adalah harga tanah yang selama ini mengikuti mekanisme pasar. Perlunya kebijakan untuk mengendalikan harga tanah sehingga penguasaan kepemilikan lahan dapat dikendalikan. Kebijakan larangan pengembangan kawasan industri di lahan pertanian khususnya lahan sawah irigasi teknis sudah ada sejak tahun 1990-an, namun belum diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal sehingga masih terjadi alih fungsi lahan. Strategi untuk meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian dari segi penataan ruang adalah dengan mengembangkan pusat-pusat kota baru di luar Pulau Jawa, yang diimbangi dengan pembangunan industri berbasis ekonomi lokal serta penyediaan permukiman berdasarkan proyeksi kependudukan. Jika RTRW dan RDTR sudah diselesaikan dengan kualitas yang baik, maka persoalan mengenai lahan dan sebagainya dapat segera diatasi. Bank tanah dapat menjadi salah satu solusi optimal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, namun demikian pelaksanaanya harus sejalan dengan RDTR. [ZH/CR]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar