Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 05 Agu 2008, 00:00:00 WIB, 41 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Perkembangan daerah yang dinamis sejalan pemekaran wilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal semakin menekan kawasan hutan. Departemen Kehutanan serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional meluncurkan peta dasar spasial pertama sebagai acuan pemantapan kawasan hutan.

Penerbitan peta ini diharapkan bisa menghentikan praktik perambahan kawasan hutan di daerah dengan berbagai modus. Di antaranya, pemerintah daerah menerbitkan izin lokasi untuk kegiatan usaha nonkehutanan, yang berada di dalam kawasan hutan. Pengusaha kemudian langsung bekerja tanpa menunggu izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Badan Planologi Dephut di Jakarta, Senin (4/8), Menhut MS Kaban mengatakan, pemda kemudian melegalkan perambahan tersebut lewat permohonan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi atau Kabupaten.

”Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melarang pemutihan untuk perambahan kawasan hutan dalam revisi RTRWP dan RTRWK. Provinsi-provinsi di Kalimantan dan beberapa provinsi lain di Sumatera harus memerhatikan ini,” kata Menhut.

15 juta hektar hutan

Sampai Juni 2008, Dephut menerima usulan alih fungsi 15 juta hektar kawasan hutan dari 12 pemprov dan enam pemkab. Lahan itu sebagian besar telah menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan.

Di Kalimantan, usulan perubahan status kawasan hutan mencapai 5.867.654 hektar dan perubahan fungsi hutan mencapai 9.417.537 hektar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan harus memiliki izin pelepasan hak kawasan hutan dari Menhut. Izin ini mutlak dibutuhkan sebelum kawasan tersebut dimanfaatkan.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan, data Dephut tahun 2007 menunjukkan, sekitar 10 juta hektar kawasan hutan lindung dan konservasi telah dikonversi secara ilegal jadi perkebunan, pertambangan, lahan terbuka, dan budidaya pertanian lainnya.

Hutan eks HPH dan hutan tanaman industri pun tak luput dari perambahan. Sedikitnya 18,4 juta hektar hutan produksi tersebut juga dirambah.

Adapun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pemantapan kawasan hutan sampai saat ini masih dibahas. Sekjen Dephut Boen Purnama mengatakan, RPP tersebut harus diharmonisasi dengan aturan lain sebelum terbit.

Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Derom Bangun mengatakan, pengusaha membutuhkan ketegasan pemda dan Dephut dalam penetapan tata ruang kawasan hutan. ”Jadi, kami sangat setuju dengan sikap pemerintah agar pengusaha perkebunan mendapat lahan yang bukan lagi kawasan hutan untuk usahanya,” kata Derom. (ham)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar