Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Agu 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (20/8), dalam rangka menjaring informasi dan masukan terkait konflik kawasan hutan dan penataan ruang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air mengadakan diskusi terbatas di Hotel Oria.

Peserta yang hadir pada diskusi tersebut antara lain Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktorat Pertanian dan Pangan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas; BPN; Kementerian Kehutanan; WALHI; UKP4; AMAN; TNC; USAID – IFACS; BP-REDD+; HUMA; dan Tim Klaver, RFN.

Pada diskusi tersebut, dibahas mengenai transformasi pengelolaan kehutanan yang telah dilakukan dengan lebih bergerak di level tapak, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Disampaikan pula bahwa saat ini terdapat dua hal utama yang menjadi isu penting dalam penataan ruang dan pertanahan terkait dengan bidang kehutanan, yaitu: (a) belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan di beberapa daerah; dan (b) skala peta yang tidak rinci; kebanyakan menggunakan skala 1:100.000 atau 1:250.000 dan tersedia paling rinci beberapa menggunakan skala 1:50.000.

Isu-isu tersebut muncul dikarenakan beberapa hal utama, antara lain: (1) terdapat perbedaan dalam penetapan kawasan hutan; (2) kekuatan hukum pengaturan kawasan hutan melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (3) pertukaran informasi pada level teknis di kabupaten/kota antara Kemenhut dengan instansi lain kurang efektif; dan (4) kualitas rencana tata ruang yang masih belum optimal. Selain itu, keberadaan masyarakat adat yang belum teridentifikasi dengan baik menghambat proses penetapan kawasan hutan. Keberadaan infrastruktur pemerintah dalam kawasan hutan pun menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan kawasan hutan.

Selama ini, penanganan konflik yang telah dilakukan terkait dengan penetapan kawasan hutan antara lain: (a) pelaksanaan proses tata batas/enclave; (b) perubahan parsial kawasan hutan (TMKH); (c) perubahan Provinsi (sejalan dengan peninjauan kembali tata ruang); (d) penerapan instrumen pemberdayaan (PHBM); (e) penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan; (f) penerbitan nota kesepakatan bersama untuk penyelesaian persoalan masyarakat adat dalam kawasan hutan; dan (g) penerbitan surat edaran bersama untuk holding zone.

Ke depan, sosialisasi mengenai tanah masyarakat hukum adat dan pengukuhan kawasan hutan sebesar 100% diharapkan selesai dilakukan pada tahun 2015. BIG akan menyelenggarakan Launching Participatory Map Application untuk memudahkan update informasi perpetaan oleh masyarakat dalam mendukung penyediaan peta skala rinci. Sementara Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan bekerjasama dengan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, dan BPN akan melakukan program Pilot Project Publikasi Batas Kawasan Hutan. [ZH]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar