Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Agu 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (20/8), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas menghadiri kegiatan “FGD Evaluasi Pemanfaatan Lahan Pertanian Untuk Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan” yang diadakan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas, di Hotel Morrissey. Peserta yang turut hadir dalam FGD tersebut yakni BPN RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, TNP2K, dan Kementerian PPN/Bappenas.

FGD ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan kajian yang dilaksanakan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk menggali pendapat dan masukan dari berbagai K/L terkait di pusat berkenaan dengan konsepsi, kebijakan dan kelembagaan reforma agraria, serta gambaran mengenai pelaksanaan reforma agraria.

Kajian tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: (i) mengidentifikasi sejauhmana realisasi dan capaian pelaksanaan program pembaruan agraria nasional yang diperuntukan bagi peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lahan pertanian; (ii) mengidentifikasi dan memetakan berbagai permasalahan terkait implementasi dan pencapaian program tersebut; dan (iii) merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan, strategi pelaksanaan program dan kelembagaaan serta mempercepat proses pencapaian target pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Dalam paparannya, Tim Kajian mengungkapkan bahwa Konteks Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, dirumuskan menjadi tiga persoalan pokok, yaitu: (1) kesenjangan dan ketegangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah antara unit-unit penguasaan tanah skala besar (perusahaan, badan kehutanan, dll) berbanding dengan unit rumah tangga petani skala kecil (petani gurem, petani tak bertanah, atau buruh tani); (2) kemiskinan terjadi melalui proletarisasi di pedesaan sebagai hasil dari konsentrasi penguasaan tanah oleh unit-unit usaha pertanian skala besar dan laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian; dan (3) total jumlah anggaran program-program penanggulangan kemiskinan meningkat, namun penurunan kemiskinan melambat, dan kesenjangan membesar.

Dari luas tanah terlantar di Indonesia yang mencapai 7,3 juta Ha, selama 2013, BPN telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar sebanyak 95 SK yang lokasinya tersebar di 18 provinsi dengan luas mencapai 68.953,267 Ha dari luas hak 239.275,6527 Ha. Peraturan Pemerintah terkait Tanah Terlantar mengatur agar pemegang hak melakukan optimalisasi penggunaan atas lahan dengan memberikan peringatan pertama dan kedua, namun apabila tanah masih belum dimanfaatkan juga dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Pemanfaatan tanah terlantar tidak hanya diperuntukan bagi pelaksanaan Reforma Agraria tetapi juga untuk kegiatan strategis negara.

Kegiatan Reforma Agraria melalui redistribusi tanah menjadi salah satu kebijakan yang diusulkan dalam RT RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan. Namun kegiatan redistribusi tanah perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Kementerian atau Lembaga, karena pelaksanaan redistribusi tanah selama ini dinilai kurang efektif. [IK, RNI]

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar