Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 18 Agu 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Rencana pengembangan kawasan reklamasi merupakan salah satu visi dari Walikota Palopo terpilih. Untuk mendukung rencana tersebut, Kota Palopo tengah menyusun tiga peraturan daerah (perda). Ketiga perda tersebut antara lain; Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K) di Kota Palopo, Reklamasi pantai untuk pengembangan Kota Baru, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palopo.

Hal ini dikemukakan oleh anggota Pansus DPRD Kota Palopo yang diterima oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, di Jakarta, (15/8). Pada kunjungannya, anggota Pansus menjelaskan bahwa rencana pengembangan kawasan reklamasi di Kota Palopo belum tercantum dalam RTRW Kota Palopo 2012-2032. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif yang salah satunya adalah memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai. Sementara berdasarkan Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penetuan lokasi reklamasi dilakukan berdasarkan RZWP3-K Provinsi dan Kab/Kota dan/atau RTRW Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota. RTRW digunakan sebagai acuan reklamasi jika reklamasi dilakukan di wilayah darat, sedangkan RZWP3-K dijadikan acuan apabila reklamasi dilakukan di wilayah laut.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mengingatkan untuk memperhatikan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan kawasan reklamasi di Kota Palopo. Ada dua pilihan yang dapat diambil, yakni Pertama, jika memang reklamasi dilakukan di wilayah laut maka dapat disusun RZWP3-K Kota Palopo untuk mengakomodir rencana pengembangan kawasan reklamasi tersebut, yang kemudian dirinci ke dalam rancangan detail kawasan reklamasi; Kedua, jika reklamasi dilakukan di wilayah darat maka harus menunggu waktu peninjauan kembali (PK) RTRW Kota Palopo yaitu pada tahun 2017 untuk memasukkan rencana pengembangan kawasan reklamasi, yang kemudian didetailkan dalam RDTR kawasan reklamasi.

RZWP3K dan RDTR

BKPRN tengah melakukan pengintegrasian RTRW dengan RZWP3-K dengan kesepakatan pengaturan darat termasuk kecamatan pesisir, dilakukan berdasarkan rezim pengaturan matra darat dan tercantum dalam RTRW, sementara pengaturan laut dan pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan rezim pengaturan matra laut dan tercantum dalam RZWP3-K.

Jika RZWP3-K Kota Palopo akan diperdakan pada tahun ini, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, di antaranya: Pertama, cara untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3-K yang dihadapkan pada kondisi perbedaan waktu PK; Kedua, pemberian tanggapan Raperda RZWP3-K Kota Palopo oleh Walikota Palopo kepada Menteri Kelautan dari Perikanan yang dihadapkan pada keterbatasan waktu pengesahan Perda. Perda RZWP3-K Kota Palopo ditargetkan selesai dalam 12 hari mendatang.

Dalam penyusunan RDTR Kawasan Reklamasi, khususnya pengaturan di kecamatan pesisir nantinya akan mengacu pada pengaturan dalam RTRW Kota Palopo. Hal ini sesuai dengan kesepakatan pengintegrasian RTRW dan RZWP3-K. (ZH)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar