Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 12 Agu 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (16/6), dalam rangka konsultasi Ranperda tentang perubahan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Oswar Mungkasa, MURP, menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Bone beserta staf. Kunjungan tersebut dihadiri pula oleh Pansus DPRD Kabupaten Bone, Dinas ESDM Kabupaten Bone, staf Direktorat Kawasan Khusus Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas, dan staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

RTRW Kabupaten Bone sudah disahkan dalam Perda No. 2 Tahun 2013. DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengajukan perubahan RTRW Kabupaten Bone melalui peninjauan kembali terkait dengan penentuan wilayah pertambangan. Dalam RTRW Kabupaten Bone, wilayah pertambangan ditetapkan oleh Kementerian ESDM hanya pada dua belas kecamatan, sementara menurut DPRD dan Pemda Kabupaten Bone seharusnya penentuan wilayah pertambangan sesuai dengan kondisi eksisting yaitu hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

Penetapan wilayah pertambangan hanya pada dua belas kecamatan di Kabupaten Bone mengakibatkan terkendalanya perizinan pertambangan di luar wilayah yang sudah ditetapkan untuk pertambangan dan terjadinya penguasaan harga hasil tambang oleh dua belas kecamatan tersebut. Hal ini berdampak pada tersendatnya pembangunan di Kabupaten Bone. Untuk mengatasi hal ini, DPRD dan Pemda Kabupaten Bone menginginkan peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan satu kali dalam lima tahun. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) PP No.15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengisyaratkan bahwa sebenarnya peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan pada tahun kelima.

“Kabupaten Bone diharapkan memberikan informasi lebih mengenai kronologis penyusunan perda tersebut, sehingga pemetaan masalah sistematis,” ungkap Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Ir. Oswar Mungkasa, MURP. Namun demikian, Oswar juga menyebutkan jika meengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) PP No. 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bone dapat dilakukan pada tahun 2018. (ZH/AY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar