Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Agu 2014, 00:00:00 WIB, 12 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (7/14), Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) kembali mengadakan FGD Pengelolaan Ruang Udara Nasional, di Hotel Double Tree, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran seputar naskah akademis RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) tahun 2006, serta mendapatkan informasi mengenai hal-hal srategis dan perkembangan terkini terkait ruang udara. Peserta yang hadir antara lain Kementerian Pertahanan, LAPAN, BIG, Bappenas, dan seluruh anggota BKPRN.

Informasi dan pembelajaran seputar naskah akademis yang telah disusun tahun 2006 tersebut dikupas secara mendalam dengan menghadirkan Prof. Dr. I.B R Supanca, pakar di bidang hukum ruang udara, Guru Besar Universitas Atmajaya. Supanca menyampaikan bahwa penyusunan naskah akademis RUU PRUN telah diinisiasi sejak tahun 2003 atas rekomendasi hasil Sidang Kabinet Gotong Royong, dan menjadi inisiatif DPR sebagai hasil prolegnas tahun 2010-2014. Namun pada saat itu, naskah akademis yang selesai adalah RUU Keantariksaan yang telah disahkan pada tahun 2013. Sementara naskah akademis RUU PRUN tidak selesai karena masih terdapat hal-hal yang belum diatur secara jelas baik secara nasional maupun internasional, seperti belum jelasnya batas vertikal dan horizontal ruang udara nasional.

Selain merupakan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kekosongan hukum dalam aspek tertentu pengelolaan ruang udara yang belum diatur secara komprehensif dalam UU lain yang tersedia juga menjadi urgensi penyusunan pengelolaan ruang udara. Kekosongan tersebut tidak terakomodir dalam UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 32/2002 tentang Pertahanan Negara, maupun UU 34/2004 tentang TNI.

Ke depan, perlu kajian ilmiah mendalam tentang masalah-masalah pengelolaan udara yang belum diatur undang-undang lain. Hal tersebut perlu diselesaikan melalui penyusunan regulasi, pemutakhiran naskah akademis PRUN tahun 2003 sesuai ketentuan UU No. 12/2012, penetapan K/L yang menjadi inisiator dan bagaimana pengaturan pengalihannya, serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Semula, LAPAN diusulkan sebagai koordinator penyusunan naskah akademis, namun hal ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Di masa mendatang, peraturan perundang-undangan ini bersifat melengkapi (complementary) dan terintegrasi dengan pengelolaan ruang darat dan laut. (GP)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar