Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 24 Jul 2014, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Penyediaan tanah menjadi faktor penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan kemunculan konflik lahan yang menghambat penyediaan tanah, membuat ide pembentukan Bank Tanah mencuat ke permukaan. Hal itulah yang kemudian dibahas dalam Focus Group Discussion Urban Land Policy, yang diadakan oleh Direktorat Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, di Hotel Ambhara, Jakarta (8/7).

FGD Urban Land Policy dilaksanakan dalam rangka penyusunan Roadmap Housing Policy Reform sebagai masukan bagi penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Perumahan dan Permukiman. Pada FGD ini turut hadir pula Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, HUD, dan Perumnas.

Direktur Perumahan dan Permukiman, Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP, mengungkapkan bahwa FGD ini dilaksanakan untuk menyepakati teknik penyediaan tanah yang paling efektif dan menyepakati model dan tahapan pembentukan bank tanah.

Pembentukan bank tanah dimaksudkan untuk memperkuat UU No. 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan adanya bank tanah dapat mempercepat proses akuisisi lahan oleh pemerintah, khususnya bagi tanah-tanah terlantar serta penyediaan tanah bagi pembangunan yang telah sesuai dengan rencana tata ruang. Pembentukan bank tanah juga bukan hanya dalam konteks pembelian tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan, namun juga dapat berupa land freezing untuk cadangan tanah pembangunan.

Dalam FGD tersebut, seluruh narasumber dan peserta sepakat bahwa untuk mempermudah proses penyediaan tanah dibutuhkan pembentukan land banking. Namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kelembagaan Bank Tanah yang akan dibentuk. (GN)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar