Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Jul 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (11/6), melanjutkan kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Kamis, (10/7), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Focus Group Discussion penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN Bidang Pertanahan untuk penyusunan RPJMN 2015 – 2019. Peserta yang hadir pada acara ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya, mereka adalah perwakilan BPN dari beberapa daerah di Indonesia, di antaranya BPN Gorontalo, BPN Jawa Timur, BPN Kalimantan Timur, BPN Maluku Utara, dan BPN Sumatera Barat.

Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari Kanwil BPN dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Draf-0 Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan, forum ini pun bertujuan untuk mensosialisasikan gambaran pokok-pokok kebijakan nasional di Bidang Pertanahan untuk Tahun 2015-2019. Dalam forum tersebut, berbagai permasalahan pengelolaan pertanahan, disampaikan oleh narasumber dan peserta, beberapa yang perlu mendapat perhatian di antaranya perubahan dari stelsel negatif menjadi stelsel positif, alih fungsi lahan, minimnya peta dasar, tanah adat ulayat, batas wilayah, penyediaan lahan, sinergi kelembagaan, dan tumpang tindihnya perizinan lahan.

Banyak RTRW yang belum disahkan karena berbenturan dengan regulasi dan kebijakan Kementerian Kehutanan, terutama dalam hal kawasan hutan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan kawasan hutan seringkali menyeret pejabat yang bersangkutan ke ranah hukum. Selain itu, peningkatan layanan pertanahan harus meliputi semua jenis legalisasi aset untuk access reform bukan hanya redistribusi. Untuk penambahan SDM, selain penambahan juru ukur, perlu juga penambahan pegawai peneliti dokumen yuridis. Terkait dengan salah satu lumbung pangan di Provinsi Gorontalo dirasa perlu adanya pembatasan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian melalui pemberian insentif dan disinsentif, misalnya untuk hunian vertikal dan perbaikan infrastruktur. Pada forum ini disampaikan pula bahwa peningkatan sistem pengelolaan arsip/dokumen pertanahan sangat penting dilakukan untuk menunjang sistem publikasi positif. (IK)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar