Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Jul 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (10/7), perlu ada kebijakan secara nasional untuk melengkapi penanganan tata ruang, seperti mempercepat proses penyusunan perundangan terkait penataan ruang, seperti penyediaan pedoman penetapan serta petunjuk penetapan insentif LP2B, penegasan KLHS sehingga daerah mendapat petunjuk dalam penerapannya, percepatan penerbitan persetujuan substansi RTRW Kab/Kota.

Hal ini dibahas pada Focus Group Discussion penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 Bidang Tata Ruang di Hotel Akmani, Jakarta. Pertemuan yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang, ini mengundang empat narasumber Bappeda Provinsi sebagai perwakilan dari pulau-pulau besar di Indonesia, yakni Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur .

Perwakilan daerah mengajukan usulan secara umum terhadap revisi RTRWN, yakni dengan penambahan PKN dan KSN, serta peningkatan status dan penambahan sarana transportasi seperti bandara dan pelabuhan menjadi status internasional dan nasional. Di lapangan, beberapa perwakilan daerah mengungkapkan bahwa seringkali perda terhambat oleh tanah ulayat, hal ini harus segera menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu, khusus untuk daerah tertinggal sebaiknya intervensi pemerintah lebih dominan dibanding swasta dalam hal pendanaan. Terkait kerangka kelembagaan dapat ditambahkan stakeholders Kementerian Kehutanan untuk kawasan hutan negara dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Selain itu, pada forum tersebut juga daerah mengemukakan bahwa perlu adanya sinergitas rencana pembangunan dengan rencana tata ruang. Hal ini dapat dilakukan dengan pemetaan indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan. (GN/CAP)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar