Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Jul 2014, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (11/6), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan rapat koordinasi Percepatan Sertipikasi Tanah dan Penataan Kebijakan Pertanahan di Kawasan Transmigrasi, di Ruang SG 5 Bappenas. Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ir. Oswar Mungkasa, MURP selaku Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas ini, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyepakati kebijakan pengaturan yang dapat disusun untuk mendukung percepatan pelaksanaan tanah transmigrasi, serta menyepakati penyusunan roadmap kebijakan pengaturan untuk mendukung percepatan pelaksanaan sertipikasi tanah di kawasan transmigrasi.

Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan sertipikasi tanah transmigrasi sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal, di antaranya, kawasan transmigrasi yang berada dalam kawasan hutan, tumpang tindih dengan penduduk setempat maupun perusahaan perkebunan, dan belum terbitnya SK HPL. Permasalahan tersebut dipicu oleh permasalahan masa lampau yang terjadi pada awal pelaksanaan program transmigrasi, yakni batas lokasi transmigrasi yang tidak jelas, lokasi transmigrasi yang belum ditetapkan oleh Bupati, dan tidak terdapatnya data spasial yang akurat. Untuk mengatasi hal tersebut, dirasa perlunya penyusunan diskresi dalam penyelesaian permasalahan dengan kerangka pemberlakuan diskresi khusus untuk pelaksanaan program transmigrasi sebelum tahun 1998. Adapun beberapa syarat yang diajukan adalah penerapan diskresi diusulkan dengan prasyarat warga yang dipermudah proses sertipikasinya adalah warga yang sekurang-kurangnya telah tinggal di kawasan transmigrasi tersebut selama 5 tahun.

Kementerian Hukum dam Ham, menyebutkan bahwa dalam penyusunan diskresi perlu dilakukan tahapan yang menyeluruh dan detail terhadap identifikasi permasalahan yang diangkat. Setelah dilakukan tahapan identifikasi yang menyeluruh dan mendetail baru dapat dipastikan bentuk diskresi peraturan yang akan disusun, apakah dalam bentuk Perpres atau Perpu. (GN)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar