Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Jun 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Kota Malang telah menetapkan Perda No.4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030. Penyusunan RTRW Kota Malang mengacu kepada arahan RTRW Provinsi Jawa Timur dan diintegrasikan dengan RPJMD Kota. Pada proses penyusunannya, RTRW Kota Malang tidak mengakomodir LP2B dikarenakan di RTRW Kota Malang direncanakan tidak terdapat sawah Hal ini berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Timur yang menargetkan 0 ha sawah untuk Kota Malang dan Kota Surabaya, meskipun dalam kondisi eksisitingnya masih terdapat sekitar 700 ha sawah di Kota Malang.

Informasi ini didapat dari hasil telaah dan pemantauan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Malang yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, pada Jumat, 23 Mei 2014.

“Implementasi RTRW Kota Malang belum cukup efektif, terutama dalam hal perizinan dikarenakan belum adanya RDTR,” ungkap Kabid Tata Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Diah A. Kusumadewi . Saat ini RDTR Kota Malang sedang dalam tahap Persub ke Provinsi, namun masih terkendala penyediaan peta dikarenakan peta yang disajikan belum informatif dan masih terdapat beberapa kesalahan teknis.  

Pada Tahun 2003, Kota Malang mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyediaan peta udara dengan skala 1:1.000. Peta ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan peta untuk penerbitan keterangan rencana kota  dengan skala 1:1.000. Pada tahun yang sama pula, Pemkot Malang melakukan citra satelit untuk pemutakhiran peta yang sudah ada dengan menggunakan teknik quick bird.

Beberapa permasalahan pun kerap dialami dalam penyelenggaran penataan ruang tersebut, salah satunya termasuk perizinan. Belum kuatnya perizinan berdampak pada sulitnya Pemkot Malang dalam mengendalian pemanfaatan ruang, terutama jika sudah menyangkut penindakan pelanggaran penataan bangunan. Selama ini, Bappeda Kota Malang hanya dapat memberikan rekomendasi pelanggaran, namun untuk penindakan pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat arahan dari Walikota Malang. Penindakan yang dilakukan oleh Walikota Malang pun sebatas pada tindak pindana ringan berdasarkan putusan pengadilan. Demi memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang, saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Walikota Malang mengenai Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang Kota Malang. 

Mengingat bahwa tahun Perda RTRW Kota Malang ditetapkan pada tahun 2011, maka Pemkot Malang merencanakan untuk mempersiapkan peninjauan kembali (PK) RTRW pada tahun 2015, untuk kemudian melakukan PK pada tahun 2016. (BKPRN)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar