Selasa, 19 Januari 2021, WIB
Breaking News

, 12 Mei 2014, 00:00:00 WIB, 24 View , Kategori : Tataruang

Dalam rangka memperkuat peran dan fungsi BKPRD dalam rangka mewujudkan optimalisasi koordinasi penataan ruang di daerah, Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Rakornas BKPRD), di Hotel Goodway, Nusa Dua, Bali, pada hari Rabu-Jumat, (7-9/5). Kegiatan Rakornas ini mengusung tema “Membangun Efektivitas Kinerja Kelembagaan Penataan Ruang Daerah dalam mendukung terwujudnya Keberhasilan Pembangunan Daerah.”

Rakornas yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi ini, turut menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto sebagai keynote speaker. Djoko menuturkan mengenai status penerapan RTRW yang saat ini telah dilaksanakan.

“Mengenai status penerapan RTRW menjadi perda, saat ini telah ditetapkan 25 dari 33 perda RTRW Provinsi, 285 dari 398 Perda RTRW Kabupaten, dan 72 dari 93 Perda RTRW Kota,” tutur Djoko.

Mengingat RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan rencana umum, RTRW provinsi, Kabupaten dan Kota belum bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

“Maka dari itu, diamanatkan dalam RTRW khususnya RTRW Kabupaten dan Kota untuk segera menyusun Rencana Detail tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), dengan tingkat ketelitian peta sebesar 1:5000,”tambah Djoko.

Agenda Sidang

Dalam rakornas tersebut, dibagi menjadi dua kegiatan yakni sidang pleno dan sidang kelompok kerja. Pada sidang pleno, perwakilan dari daerah hadir sebagai narasumber, di antaranya: (1) Sekda Provinsi Sumatera Barat; (2) Sekda Provinsi DKI Jakarta; (3) Sekda Provinsi Bali; (4) Sekda Provinsi Kalimantan Selatan; (5) Sekda Provinsi Sulawesi Tengah; dan (6) Sekda Provinsi Maluku.  Pada sidang pleno tersebut dibahas mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan permasalahan spesifik dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dihadapi oleh daerah.

Pada sidang kelompok kerja, dibagi pula menjadi dua pembahasan mengenai peran pokja perencanaan tata ruang dan peran pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Beberapa isu yang dibahas yakni: (1) SDM yang kompeten dan handal; (2) Perpres KSN; (3) reklamasi pembangunan daerah; (4) integrasi pola ruang; (5) sistem informasi dalam monitoring dan evaluasi; (6) pedoman/acuan pelaksanaan; (7) data spasial; dan (8) alokasi pola ruang perairan laut.

Perumusan pada sidang pleno dan sidang kelompok kerja tersebut diharapkan dapat terwujudnya penguatan peran dan fungsi BKPRD melalui peningkatan kinerja yang lebih efektif dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah. (AY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 25 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 31 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 21 Kali

Tuliskan Komentar