Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 31 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 36 View , Kategori : Tataruang

Medan, Kompas - Warga Desa Ujung Batu V, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sekitar 400 kilometer tenggara Medan, melaporkan pendudukan lahan transmigrasi oleh swasta. Padahal, belum pernah dilakukan pengalihan pengelolaan lahan transmigrasi kepada pihak swasta.

Warga juga merasa terintimidasi oleh aparat berseragam yang menjaga lahan tersebut. ”Di lahan itu sudah ada sembilan petugas berseragam polisi, belum termasuk petugas pengaman dari mereka sendiri. Kami mempertanyakan lahan itu milik siapa?” tutur Kepala Desa Ujung Batu V Noto Suharno (33), Rabu (30/7), saat ditemui di Medan.

Menurut Noto, warga resah karena petugas keamanan mengancam memperkarakan secara hukum setiap warga yang masuk ke lahan tersebut. Padahal, lahan itu masih milik negara.

Pada tahun 1983, sebanyak 500 keluarga transmigran menempati lahan seluas 3.000 hektar (ha) di Desa Ujung Batu. Sesuai kesepakatan dengan pemerintah, setiap warga mendapat lahan 2 ha—0,25 ha untuk permukiman dan 1,75 ha—untuk lahan usaha. Pemerintah menggunakan 125 ha di antaranya untuk keperluan fasilitas umum. Dari seluruh penggunaan lahan itu, masih ada sisa seluas 1.875 ha.

Sisa lahan inilah yang kemudian dikelola (versi warga—Red) Koperasi Unit Desa (KUD) Serbaguna. KUD ini kemudian menjualnya kepada PT Duta Varia Pertiwi (DVP). Warga berusaha ”mengamankan” lahan itu, tetapi upaya ini mendapat perlawanan dari PT DVP.

Lahan tambahan

Setelah 25 tahun berlalu sejak permukiman transmigrasi dibuka, mereka membutuhkan tambahan lahan. Kini jumlah keluarga yang menempati lahan transmigrasi itu bertambah menjadi 880 keluarga, ada penambahan 380 keluarga.

Kepala Seksi Inventaris Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut Safarudin Nasution membenarkan adanya lahan transmigrasi tersebut. Sisa lahan itu belum pernah diserahkan kepada pihak ketiga.

”Rencananya, lahan itu untuk pengembangan permukiman transmigran. Mereka dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah,” ujarnya. (NDY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar