Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Apr 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Rapat bertujuan untuk penajaman dan menyepakati target Renaksi PPK yang terkait dengan Badan Pertanahan Nasional.

Rapat ini awalnya telah diagendakan pada tanggal 18 Maret dan 26 Maret, namun dibatalkan dan diagendakan kembali pada tanggal 4 April 2014. Renaksi tersebut merupakan Instruksi Presiden kepada beberapa K/L termasuk kepada BPN untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga diperlukan target capaian pada B03, B06, B09, dan B12. Capaian target kegiatan tersebut akan dipantau oleh UKP4 dan Bappenas.

Dalam Renaksi tersebut terdapat beberapa kegiatan yang terkait BPN, namun pada kesempatan tersebut baru dibahas dua Renaksi yaitu: Kegiatan Percepatan Penyediaan Peta Dasar Pertanahan dan Kegiatan Peningkatan Transparansi informasi publik terkait dengan prosedur dan persyaratan sertipikasi tanah.

Untuk Kegiatan Penyusunan Peta Dasar Pertanahan dengan target jumlah peta dasar pertanahan yang diakses oleh seluruh kantor pertanahan dan masyarakat. Berdasarkan informasi dari BPN, target tersebut kurang tepat karena peta dasar pertanahan hanya diperlukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah masyarakat, namun peta pertanahan tidak diperlukan secara langsung diakses oleh masyarakat. Selain itu terdapat keterbatasan server Pusdatin BPN untuk menyimpan Peta Dasar Pertanahan dan juga belum semua Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia berbasis web. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penentuan target pada B03, B06, B09, dan B12. Pada kesempatan tersebut kami mengusulkan agar BPN menginventarisir Kantor Pertanahan yang sudah berbasis web dan dapat memanfaatkan peta dasar pertanahan berbasis web. Selain itu Pusdatin dapat meng-upload peta dasar pertanahan untuk beberapa wilayah saja mengingat keterbatasan server BPN. Dengan demikian target dapat di-break down per triwulan.

Untuk Kegiatan Peningkatan Transparansi informasi publik terkait dengan prosedur dan persyaratan sertipikasi tanah, BPN sudah mempublikasikan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu penerbitan sertipikat tanah masyarakat di website www.bpn.go.id. Namun menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Bappenas, saat ini masih terjadi pungutan dalam pelaksanaan sertipikasi tanah. Berdasarkan informasi dari BPN, peluang terjadinya pungutan karena PP yang mengatur PNBP di BPN tidak mengatur biaya transportasi dan akomodasi petugas ukur dari kantor pertanahan ke lokasi obyek tanah yang akan diukur. Terkait dengan hal ini, diusulkan agar kedepan adanya perubahan (revisi) terhadap PP tersebut dan memasukkan biaya-biaya tersebut menjadi komponen biaya dalam pendaftaran tanah yang dipungut melalui skema PNBP sehingga dapat digunakan oleh BPN kembali. Selain itu, peluang terjadinya pungutan liar juga karena proses pendaftaran tanah belum dapat dirancang secara online yang dapat mengurangi kontak langsung antara masyarakat dengan pegawai BPN. Untuk target kegiatan ini belum ada dan akan dibahas pada rapat lanjutan yang diagendakan pada hari Senin 7 April 2014.

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini akan dilakukan rapat lanjutan untuk membahas target beberapa kegiatan BPN lainnya yang termasuk dalam Renaksi PPK dan belum dibahas pada rapat tersebut pada hari Senin, 7 April 2014 dengan tempat dan waktu belum ditentukan. Kegiatan tersebut akan dikoordinasikan oleh Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Bappenas. Selain itu BPN akan mengisi target-target kegiatan lain yang termasuk dalam Renaksi PPK untuk dibahas dan dipertajam pada rapat lanjutan tersebut.
Dit. TRP perlu ikut dalam pembahasan target-target Renaksi tersebut dan memantau capaian target pada B03, B06, B09 dan B12. (SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar