Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Apr 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (28/03) Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan diwakili oleh Staf Fungsional Madya, Ir. Rinella Tambunan, menghadiri kegiatan koordinasi pendalaman Undang-Undang Desa No.6/2014, di Ruang SS 1-2, Bappenas. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Menteri PPN/Bappenas, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA ini dihadiri pula oleh para pejabat eselon I dan eselon II di Bappenas.

“Pasca penetapan UU Desa diperlukan sinkronisasi program pembangunan di desa dalam perencanaan dan penganggaran,” tutur Lukita. Dalam kegiatan tersebut, pihak Bappenas mengundang Ditjen Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Kementrian Dalam Negeri, Gatot, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan, Dr. Boediarso Teguh Widodo, ME, dan Mantan Ketua Pansus RUU Desa,  Akhmad Muqowam.

Pihak Kemdagri memaparkan mengenai Pokok-pokok Pengaturan UU 6/2014. Gatot menyebutkan bahwa tujuan UU Desa ini dapat mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sehingga terwujud desa Maju, Mandiri dan Sejahtera.  Perencanaan pembangunan desa terdiri dari RPJM Desa 6 tahunan & RKP Tahunan, yang merupakan  satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Sebagai tindak lanjut UU 6/2014, pihak Kemdagri menyebutkan langkah-langkah yang akan dilakukannya, yakni: (i) Penyiapan Peraturan Pemerintah (Pengaturan Alokasi APBN untuk Desa dan Pengaturan Desa), sesuai dengan Arahan Presiden diharapkan Bulan Mei 2014 sudah selesai. (ii) Menata kembali program/kegiatan berbasis desa; dan (iii) Peningkatan kapasitas pemerintah desa.

Terkait dengan Tata Ruang, pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 kab/kota, yang di antaranya meliputi: penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai tata ruang kab/kota. Pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah, pemprov, pemkab/kota yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa.

Dalam Rencana Mekanisme Pengalokasian Dana Desa dan Pelaporannya, Boediarso memfokuskan pada pasal 71 dan 72 yang membahas mengenai anggaran pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Alokasi APBN tersebut bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Peruntukannya langsung ke desa ditentukan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Menteri Keuangan menentukan alokasi untuk per kabupaten/kota, selanjutnya Bupati/Walikota untuk per desa.

Akhmad menyebutkan bahwa desa ada jauh sebelum negara ada, tetapi politik hukum seringkali mengabaikan desa sebagai garda terdepan pembangunan bangsa. Untuk itu, perlu adanya kepastian anggaran 2015 untuk PNPM dengan mekanisme UU Desa. Penyiapan kapasitas pemerintah desa sangat penting untuk mengelola dana desa. Perlu segera disusun juklak dan rambu pengalokasian, penyaluran dan pemanfaatan dana desa. (RN/AY/TRP)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar