Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 02 Apr 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (26/03) Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan diwakili oleh Mia Amalia menghadiri kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung 2014, di RR Hotel Sahid Jaya.  Kegiatan ini turut mengundang seluruh K/L dan Pemda penerima Pandu Gerbang Kampung 2014, serta perwakilan K/L yang melaksanakan berbagai program yang dapat mendukung program nasional di atas, serta pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya untuk ikut serta dalam program tersebut.

Kegiatan yang dipimpin oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dr. Haswan Yunaz, MM, M.Si, merupakan lanjutan dari pertemuan pada Kamis, (6/3). Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan di kampung dan kelurahan terutama untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan memeratakan pembangunan sampai desa. Program yang disinergikan antara lain: program di sektor perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, dan transportasi desa. Lokasi dipilih berdasarkan komitmen dan kesiapan Bupati serta rekomendasi lokasi dari Bupati dalam bentuk proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Pandu Gerbang Kampung), yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2012, merupakan uji coba untuk koordinasi dan sinergi program yang didanai oleh APBN, APBD, CSR, dan LSM. Pada Tahun 2014 akan dilaksanakan koordinasi kegiatan di 26 lokasi. 12 lokasi akan diluncurkan sebelum Juni 2014. Seluruh peserta dari Kementrian/Lembaga yang hadir diharapkan dapat berkontribusi melaksanakan program di 26 lokasi yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah Peluncuran: (a) Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, 3 Mei 2014; (b) Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, 10 Mei 2014; (c) Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, 24 Mei 2014; (d) Desa Parentas Kecamatan Cigalantang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, 14 Juni 2014; (e) Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 3 April 2014; (f) Desa Surontokulon, Kecamatan Pagaruyung Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, 3 Mei 2014; (g) Desa Labang, Kematan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan, 28 Juni 2014; (h) Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoamban, Kota Bau-batu, Sulawesi Tenggara, 19 April 2014.

Bappenas menyebutkan agar Pemerintah Daerah yang mengajukan proposal kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat dapat mengajukan usulan kegiatan yang sama dalam rangkaian kegiatan Musrenbangnas RKP 2015, sehingga kegiatan K/L tepat sasaran. Disampaikan pula agar kelurahan dan desa sasaran yang akan ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebaiknya disesuaikan dengan list daerah tertinggal dan kecamatan quickwins yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas serta list penerima potensial PNPM Perdesaan. (MA/AY/TRP)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar