Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 02 Apr 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (26/03) Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Harmonisasi Kriteria LP2B dan Rencana Lokasi Kegiatan IP4T, di Ruang SS 2-3 Bappenas. Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Direktorat PGT BPN, Direktorat Landreform BPN, Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian Kementrian Pertanian,  Kementerian Menko Perekonomian, BKPRN, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka harmonisasi dan penjelasan kriteria penentuan LP2B, sehingga lokasi kegiatan IP4T dapat mendukung kegiatan LP2B khususnya dalam penentuan lokasi LP2B.

Kegiatan IP4T selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Landreform BPN, namun ke depan pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditangani oleh tiga direktorat yang berbeda. Sejauh ini belum dapat diketahui direktorat mana yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan IP4T 2015. Perlu adanya pertemuan antara Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN untuk membahas konsekuensi anggaran atas perubahan penanganan IP4T dalam 3 direktorat berbeda.

Dalam konteks penetapan lahan sebagai LP2B diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria lahan yang dijadikan sebagai LP2B baik lahan kering maupun lahan basah. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahpahaman mengenai lahan LP2B yang selalu diartikan sebagai sawah, namun sesuai dengan pengertiannya lahan LP2B bisa merupakan lahan kering yang dapat memproduksi pangan.

Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B tidak dapat berubah fungsi ke non pertanian. Kontrol perubahan fungsi lahan diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sementara pertimbangan teknis BPN dalam izin pemanfaatan lahan hanya berlaku pada lahan HGU sehingga tidak dapat secara signifikan menekan dan mengontrol perubahan guna lahan pertanian ke non pertanian.

Dalam UU 41 tahun 2009 telah diamanatkan agar LP2B dimasukan kedalam Rencana Detail Tata Ruang sehingga dapat dilakukan pengendalian perubahan lahan. Rencana Detail Tata Ruang yang dimaksud tidak hanya pada level perkotaan namun juga perdesaan, hingga saat ini tengah dilakukan penyusunan pedomannya oleh Kementerian PU. Ke depan, seluruh direktorat terkait akan memperjuangkan alih fungsi lahan sawah agar masuk isunya ke dalam RPJMN sehingga LP2B masuk ke dalam substansi. (MAH/AY/TRP)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar