Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 26 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Dalam rangka mengenalkan program BPJS Kesehatan kepada seluruh masyarakat, BPJS mengunjungi Bappenas dan mengundang seluruh Pegawai PNS Kementerian PPN/Bappenas untuk menginformasikan program BPJS, Selasa (25/03). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pemberian jaminan sosial khususnya kesehatan dari pengalihan Asuransi Kesehatan (ASKES) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara menyeluruh kepada seluruh pegawai PNS Kementerian PPN/Bappenas yang terdaftar menjadi peserta ASKES sebelumnya.

Kegiatan yang berlokasi di Gedung Bappenas, RSS 1-2 Bappenas ini dipimpin langsung oleh Biro SDM Bappenas, Yuhnri T. Vibian dan menghadirkan Mega Yudha Ratna Putra, SE, MM, AAAK selaku Kepala Dep. Rekrutmen Peserta Pekerja Penerima Upah dari BPJS Kesehatan, Kantor Pusat sebagai narasumber. Mega menjelaskan mengenai Program Jaminan Kesehatan. Dalam paparannya, Mega turut pula membahas mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan hak konstitusional setiap orang dan merupakan wujud tanggungjawab negara. Oleh karenanya perlu standar minimal jaminan sosial, dimana setiap orang berhak jaminan sosial dan negara harus mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat. SJSN terdiri dari 3 asas (kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), 5 program (jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian) serta 9 prinsip (kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat).

Masyarakat membutuhkan informasi yang pasti tentang teknis pelaksanaan BPJS. Misalnya informasi tentang manfaat, iuran dan pendaftaran kepesertaan. Salah satu hambatan penyampaian informasi seputar BPJS kepada masyarakat disebabkan oleh lambannya pemerintah menuntaskan regulasi operasional UU SJSN dan UU BPJS, sedangkan Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diberlakukan per 1 Januari 2014. Seiring dengan itu tidak ada lagi perlakuan khusus pelayanan kesehatan bagi menteri ataupun pejabat negara. Selanjutnya pelayanan kesehatan bagi menteri dan pejabat negara beserta keluarga diintegrasikan ke dalam JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Peserta Jaminan Kesehatan

Peserta jaminan kesehatan terdiri atas: (1) bukan penerima bantuan iuran (Bukan PBI) dan (2) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggota keluarga yang dapat dimasukkan dalam BPJS Kesehatan ini dijamin sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari istri/suami yang sah dari peserta, anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta. Jika anak yang ada lebih dari 3 orang, maka anak ke 4 dan seterusnya dapat didaftarkan dan dikenakan biaya iuran sebesar 1% dari gaji + tunjangan pegawai yang bersangkutan serta dianggap sebagai anggota keluarga tambahan.

Terkait dengan keikutsertaan pegawai Non PNS yang ada, maka pegawai Non PNS termasuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri (PPUPN) artinya pembayaran gajji + tunjangan berasal dari murni APBN. Oleh karena itu, untuk iuran keanggotaan BPJS dilakukan dengan sharing dari pemberi kerja sebesar 3% dan dari pekerja itu sendiri sebesar 2%, jadi total 5%  dan didaftarkan secara kolektif oleh badan atau organisasi yang bersangkutan. Iuran untuk perawatan kelas 1 sebesar Rp. 59.500,-/orang/bln, kelasa 2 sebesar Rp. 42.500,-/orang/bln, dan kelas 3 sebesar Rp. 25.500,-/orang/bln.

Mekanisme BPJS ini sama dengan mekanisme pelayanan kesehatan (ASKES), setiap peserta harus mendapatkan rujukan dari puskesmas terdekat, setelah itu baru dirujuk kembali untuk pelayanan kesehatah ke rumah sakit yang dirujuk.  Jika peserta dalam keadaan darurat, maka bisa langsung dibawa ke rumah sakit yang melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. (AY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar