Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 68 View , Kategori : Tataruang

Target 50.000 Lembar Setahun

Pikiran Rakyat - KESIBUKAN terlihat di salah satu rumah di Kp. Leuweungkaleng RT 4 RW 4 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung. Rumah milik Enung Sukanda (62) itu menjadi lebih ramai dibandingkan malam lainnya. Satu meja dengan penerangan seadanya sengaja dipasang di depan rumah dalam gang sempit di seberang aliran irigasi Leuweungkaleng itu.

Malam itu, dua petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bandung sibuk bergelut dengan map dan berkas berwarna kuning. Satu per satu, warga bergantian datang. Warga membawa berkas-berkas bukti kepemilikan tanah dan bangunan mereka. Tak sedikit yang hanya berkonsultasi terkait bukti kepemilikan tanahnya.

Masyarakat beberapa RW di desa itu tengah mendapatkan pelayanan sertifikasi massal dari BPN Kab. Bandung. Pelayanan sertifikasi massal ini sebenarnya telah berlangsung sejak pagi hari. Namun, karena kesibukan, kebanyakan warga baru sempat mengurus pendataan administrasi menjelang malam hari. Tentu saja, keadaan ini membuat petugas BPN terpaksa kerja lembur hingga pukul 22.00 WIB.

"Jadwal pelayanan di daerah ini dilakukan selama tiga hari sejak Senin (21/7). Namun, karena tanggung tinggal sedikit lagi, hari ini diselesaikan, meskipun sampai malam," kata Solihin (48), petugas yuridis BPN Kab. Bandung.

Para petugas BPN memang tengah dikejar target untuk menyelesaikan program sertifikasi massal di Kab. Bandung dengan cara "jemput bola". Ia dan lima rekan setimnya harus mencapai target 5.000 lembar sertifikat tahun ini.

Program sertifikasi massal ini tengah gencar-gencarnya dilakukan di Kab. Bandung. Tanpa memungut biaya sepeser pun dari pemohon, sertifikat dapat diproses dalam waktu sekitar tiga bulan. Sertifikat keluar setelah pendataan administrasi dan pengukuran dilakukan. "Saat ini, paling hanya 20%-30% masyarakat Kab. Bandung yang memiliki sertifikat tanah dan bangunan. Program sertifikasi massal ini dilakukan untuk pembenahan administrasi pertanahan di Kab. Bandung," kata Solihin.

Untuk memangkas jalur birokrasi termasuk pengeluaran tak perlu dari masyarakat, para petugas mendatangi masyarakat, meski harus melayani hingga malam hari.

"Selama ini, masyarakat selalu mendengar informasi yang tak akurat tentang birokrasi maupun biaya pembuatan sertifikat. Kita hanya ingin mempermudah urusan ini dan masyarakat mendapatkan sumber informasi langsung dari petugas BPN," kata Solihin. Ia menambahkan, masyarakat tak dibebani biaya apa pun dalam proses sertifikasi ini karena telah ditanggung pemerintah pusat melalui bantuan Bank Dunia. Bagi warga yang ingin membuat sertifikat melalui layanan sertifikasi massal ini, menurut dia, dapat menyiapkan KTP, kartu keluarga, tanda lunas PBB, serta bukti peralihan tanah dan bangunan berupa akta, kuitansi, atau bukti lai.

Layanan sertifikasi tanah dan bangunan gratis itu disambut baik warga Kp. Leuweungkaleng. Menurut Dadan (60), salah seorang warga, ia tak perlu repot-repot lagi datang ke kantor BPN dan berurusan dengan berbagai hal yang bersifat birokratis. Ia juga mengaku puas dengan penjelasan yang dilakukan petugas yang cukup informatif sekaligus membantu. (Deni Yudiawan/"PR") ***



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar