Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (20/03), Sub Direktorat Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama mitra, di ruang rapat BKPRN, Bappenas. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana penyusunan Peta Dasar Pertanahan oleh BPN Tahun 2015-2019 dengan rencana pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi oleh LAPAN Tahun 2015-2019. Peserta yang menghadiri rapat tersebut yakni BIG, BPN, LAPAN, dan Bappenas.

Dari hasil temuan di lapangan, Peta Dasar Pertanahan hingga saat ini hanya tersedia sebesar 13,3% dari seluruh luasan daratan nasional di luar Kawasan Hutan. Pihak BPN menyampaikan bahwa minimnya pencapaian penyusunan peta dasar pertanahan tersebut, salah satunya dikarenakan belum tersedianya Data Citra Resolusi Tinggi secara lengkap di seluruh wilayah daratan nasional.  Ketersediaan Peta Dasar Pertanahan sangat diperlukan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan.

Melalui rapat koordinasi tersebut dicapai beberapa kesepakatan sebagai berikut: (1) Dalam kerangka RPJMN 2015-2019, BPN membutuhkan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi seluas ± 65 Juta Ha yang perlu dilakukan pengadaannya oleh LAPAN dalam 5 Tahun; (2) Dalam penyusunan Peta Dasar Pertanahan oleh BPN di TA 2016, dibutuhkan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi seluas ± 6,5 Juta Ha yang perlu dilakukan pengadaannya oleh LAPAN di TA 2015; dan (3) Data Citra Satelit Resolusi Tinggi yang digunakan oleh BPN dalam penyusunan Peta Dasar Pertanahan tersebut dapat digunakan juga oleh instansi Pemerintah lainnya seperti BIG, BPS, dan K/L lainnya.

BPN dan LAPAN akan melaksanakan pertemuan bilateral untuk melakukan pembahasan dan penyepakatan lebih rinci mengenai lokasi-lokasi yang menjadi prioritas dalam penyedian data citra satelit resolusi tinggi untuk pemenuhan peta dasar pertanahan, baik untuk pengadaan LAPAN di TA 2015 maupun rencana pengadaan selama lima tahun dalam kurun waktu 2015-2019. Perlu dilakukan pertemuan bersama dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dalam rangka menyusun skenario pendanaan sebagai konsekuensi budgeting dari pengadaan citra resolusi tinggi bagi BPN. (AY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar