Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (24/03) Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri undangan Sosialisasi Gender dan Perubahan Iklim di Ruang Olio, Hotel Alila, Pencenongan, yang diselenggarakan oleh  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Deputi SDAL KPP-PA, Kementerian Lingkungan Hidup bertujuan untuk: 1) memberikan pemahaman bahwa isu gender dalam perubahan iklim dapat meningkatkan leverage sasaran adaptasi perubahan iklim dan 2) menghimpun rekomendasi kebijakan adaptasi perubahan iklim yang responsif gender.

Peserta yang hadir adalah perwakilan dari Menkokesra, KLH, Kemparekraf, Kementan, Kemhut, KKP, ESDM, PU, Kemkes, KPDT, Bappenas, DNPI, BNPB, BMKG, LSM (SIKIB, APPB, Solidaritas Perempuan, Walhi, CIFOR, Semeru, WRI, PAKLIM, WA 4 GIZ, UN Women, SWR GIZ, dan Mercy Crops) serta staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas. Asdep SDAL KPP-PA, Dr. Darmawan, M.Si, mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari proses penyusunan pedoman perubahan iklim dan bencana alam yang responsif gender.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga materi yang dibahas, yaitu 1) gender dan perubahan iklim: perspektif internasional dan kebijakan di Indonesia termasuk antara lain sharing perkembangan pembahasan isu gender dan kesetaraan gender di UNFCCC 2013 (oleh Amanda Kartili, Wakil Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim/DNPI); 2) pengintegrasian isu gender pada proyek perubahan iklim di Indonesia: pengalaman terbaik (oleh Forum Masyarakat Sipil (CSF-CJI) untuk Keadilan Gender) oleh Mida Saragih; dan 3) kebijakan PPRG dalam perubahan iklim (oleh Asdep SDAL KPP-PA, Dr. Darmawan, M.Si). PPRG adalah dana pembangunan yang dapat memberikan manfaat adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Amanda Kartili, Wakil Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim/DNPI menjelaskan mengenai visi dari Dewan Nasional Perubahan Iklim yakni mewujudkan pembangunan rendah emisi karbon yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dijelaskan pula dalam paparannya bahwa sistem global yang termasuk rentan terhadap iklim, yakni: (1) Pasokan Pangan, (2) Air, dan (3) Kesehatan Global.

Amanda menceritakan beberapa kegiatan internasional yang membahas mengenai gender dan perubahan iklim yang sudah diikuti Indonesia, di antaranya yakni Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim di Warsaw yang diadakan oleh UNFCCC dan CSW58 (Commission on the Status of Women). Dalam Kerangka Kerja Perubahan Iklim tersebut, Indonesia mengangkat tema Gender dan Climate Change yang membahas mengenai Gender Balance, Capacity Building, dan Gender and Climate Change Policy. Amanda turut mengungkapkan, bahwa berdasarkan Environment and Gender Index Country Ranking, Indonesia menempati urutan ke 33 dari 72 negara. Di Tahun 2016 akan dilakukan review kemajuan menuju keseteraan gender oleh UNFCCC. Akan dilaksanakan Pameran Indonesia Climate Change Education for Environment Expo: ‘Peran Perempuan dan Pemuda’ pada 1-4 Mei di JCC.

“Dalam kancah internasional, pembahasan Gender dan Perubahan Iklim harus mengacu pada peran dan manfaat bagi Indonesia,” ujar Amanda.

Sementara Mida dari Forum Masyarakat Sipil (CSF-CJI) untuk Keadilan Gender, menceritakan kasus-kasus yang terkait dengan gender dan perubahan iklim di Mollo, NTT, dan Puspita Bahari Jawa Tengah. Dari penemuan di lapangan, didapat bahwa ideologi patriarki menyatu dalam budaya manusia yang kemudian mempengaruhi aturan-aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi salah satu tantangan untuk mencapai keadilan gender.

“Pemerintah sudah menyusun kebijakan terkait gender dan perubahan iklim ini namun pelaksanaannya belum optimal,” ujar Asdep SDAL KPP-PA, Dr. Darmawan, M.Si. Darmawan mengklaim bahwa untuk PPRG sudah ditandatangai SEB empat Menteri, yaitu Kemdagri, Bappenas, KPP-PA, dan Kemenkeu. Pihaknya menyatakan bahwa perlu ada gender budget statement untuk setiap program yang dilakukan oleh K/L, yang akan disampaikan pada saat trilateral meeting.

Terkait hal ini, BNPB sudah menyusun draf Perka tentang perarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, dan dalam skala nasional sudah menyusun flatform nasional yang sudah dibawa ke Genewa. Pada pertemuan ini terdapat dua hal yang menjadi penekanan, yakni: (1) Pendanaan iklim: Dana anggaran prioritasnya untuk adaptasi perubahan iklim, bukan kepada mitigasi; (2) Perlu adanya standar perlindungan perempuan terkait dengan proyek perubahan iklim, yang inklusif, sensitif, dan responsif gender. Informasi dan partisipasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam sosialisasi masyarakat terkait isu gender dan perubahan iklim.

Perempuan harus dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dan mendapatkan ruang lebih untuk membagikan kearifan lokal yang diketahui di berbagai aspek pembangunan, seperti kesehatan, sosial, kelautan, kehutanan, transportasi, dan pertanian. Di samping itu Pemerintah perlu melakukan upaya komprehensif dalam penanganan perubahan iklim, perlu menyusun dan menghitung peran dan partisipasi perempuan agar terlihat dalam statistik, dan meningkatkan program dan anggaran agar lebih responsif gender. Pemerintah juga perlu melakukan upaya komprehensif dalam penanganan perubahan iklim dengan memperhatikan faktor-faktor sosial budaya, politik dan ekonomi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan akses dan kontrol perempuan, laki-laki, anak dan kelompok marginal/kelompok rentan lainnya dalam rencana aksi dan kebijakan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang responsif gender serta melakukan pelatihan-pelatihan tentang gender dan perubahan iklim bagi pengambil keputusan dan pelaksana program/proyek di lapangan perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan pengarusutamaan gender dan PPRG secara optimal. (SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar