Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 20 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (18/03), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan diwakili oleh Ir. Rinella Tambunan dan Hernydawaty selaku Fungsional Madya, menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan RPJMN dan RKP Pembangunan Perdesaan di RRSG 4 Bappenas.  Rapat Koordinasi yang mengusung tema  “RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2015 Bidang Pembangunan Perdesaan”, dihadiri pula oleh Kemendagri, Kemen PU, dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan.

Rapat yang dipimpin oleh Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Ir. Hayu Parasati, MPS, bertujuan untuk mensinkronkan program K/L dengan rancangan RKP yang sudah disusun. Hayu menyebutkan bahwa terkait pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar di perdesaan harus bisa diidentifikasi dan memantau pemenuhan SPM di Perdesaan, setelah itu bagaimana desa bisa mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu adanya tahapan pengembangan desa, mulai dari tertinggal, berkembang, dan mandiri.  Sasaran pembangunan desa harus jelas lokasinya, oleh karena itu target ini ditawarkan bagaimana kesepakatannya dengan K/L.  Untuk mempersiapkan pasca UU Desa, diharapkan PP selesai tahun 2014, termasuk skema dari keuangan untuk dana desa, tetap harus ada penyiapan dari aparat desa, ataupun stakeholder yang memiliki beban dalam perencanaan desa.

Kendala

Namun demikian, dalam persiapannya, banyak kendala yang masih harus dihadapi, seperti belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan serta ketentuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi kawasan hutan non pertanian; kurangnya law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan; tingginya angka kerusakan sumberdaya alam, dan semakin signifikannya angka pencemaran terhadap lingkungan hidup yang membahayakan kehidupan masyarakat perdesaan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yakni dengan menciptakan mekanisme kelembagaan Land Bank System.

Undang-Undang  Desa

Sementara itu, Ditjen PMD, Kemendagri menyebutkan terkiait dengan UU No. 6, lingkup PMD yang dilakukan adalah kepada masyarakat dan desa. Dengan munculnya UU No. 6, perlu adanya reorientasi Dirjen PMD itu sendiri. Nomenklatur kelurahan dan desa menjadi ada diskriminasi. Masyarakat mencakup desa dan kelurahan. Namun dikarenakan UU no. 6 berfokus pada desa, ada kelemahan dalam kelurahan, sehingga bisa dikatakan tidak peduli dengan kelurahan yang ada di kota.

UU No. 33 mencoba memayungi pendanaan ke desa melalui rekening yang dibuat oleh masing-masing desa. Desa merupakan kewajiban kabupaten sehingga mekanismenya dapat diatur dalam UU no 33 itu sendiri. Dana desa diatur melalui rekening itu sendiri. Melihat potensi dana yang masuk desa, minimal rata-rata Rp 1 M s.d Rp 1,4 M di 2015, untuk itu perlu adanya pendampingan yang sangat efektif bagaimana penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPJM Desa. Dalam persoalan kelembagaan pemerintah desa, kapasitas kepala dan perangkat desa rata-rata masih rendah. Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa sebelum diatur UU No. 6 relatif kecil, alokasi dana desa adalah dari dana perimbangan yang sudah dikurangi. Mengenai BPD, walaupun dalam UU No. 6, BPD bukan lagi termasuk dalam penyelenggaraan pemeritnah desa, namun tetap menjdi mitra pemeintah desa dan perlu dioptimalkan.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah 1 Ditjen Penataan Ruang, Kemen PU menyebutkan perlu adanya sinergi lintas K/L sehingga jelas hasilnya, termasuk dalam pelaksanaan pilot project “Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan” (P2KPB). Terkait keterkaitan desa kota melalui desa di wilayah pinggiran perkotaan, perlu dicermati bahwa pembangunan infrastruktur justru mendorong alih fungsi lahan pertanian di desa. Piloting program P2KPB diharapkan ada outputnya.

Dalam hal ini, Bappenas telah mempersiapkan keterkaitan agropolitan dan minapolitan, sehingga bisa memunculkan keterkaitan hulu-hilir. Diharapkan P2KPB bisa berkoordinasi untuk membuat desa yang tercakup di P2KPB menjadi desa berkelanjutan. Pembelajaran dari PNPM sudah cukup, masyarakat desa diharapkan bisa mengelola pemerintah dan keuangan desanya sendiri melalui UU No 6 ini.

Untuk alih fungsi lahan pertanian sudah harus detail. BIG akan mendukung penyusunan RDTR/RTRW Perdesaan dengan dukungan dari Direktorat Pembinaan Penataan Ruang I dan II. Terkait bank tanah, 2015-2019 masih pada tahap menyiapkan rancangan perundangan untuk pembentukan bank tanah. BPN memiliki dana sertifikasi tanah secara gratis bagi petani miskin di desa agar bisa disertifikatkan tanahnya dengan kriteria clean dan clear bagi yang punya tanah, sedangkan untuk yang tidak punya tanah, ada redistribusi tanah. Dengan adanya kebijakan LP2B, menelaah tata niaga menjadi kebutuhan penting agar mekanisme penjaminan keuntungan memberikan hasil kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai rencana tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, perlu penajaman kegiatan, dengan mempertimbangkan : a) Kejelasan keterkaitan kegiatan lintas unit kerja di Ditjen PMD, Kemendagri; b) Kegiatan Ditjen PMD, Kemendagri lebih bersifat fasilitasi, bukan implementasi; dan c) Rencana PNPM Perdesaan ke depan. Kemudian, Pilot project yang dilakukan PMD perlu jelas output-nya, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan bagi kebijakan nasional. Ditjen PMD Kemendagri dapat menyampaikan masukan/usulan untuk : a) Kegiatan Prona dan redistribusi tanah; dan b) Lokasi-lokasi yang perlu diprioritaskan penyusunan RDTR –nya. (AY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar