Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 19 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (12/03), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mengadakan kegiatan Pembahasan Target RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan, di Ruang Rapat SG-5 Bappenas. Rapat yang dibuka oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP ini turut mengundang mitra kerja Direktorat, yakni BPN. Perwakilan peserta yang hadir dari BPN adalah Direktorat Pendaftaran Tanah dan Hak Guna Ruang, Direktorat Land Reform, Direktorat Penatagunaan Tanah, Direktorat Pemetaan Dasar, dan Pusat Hukum dan Humas.

Pada rapat kali ini bertujuan untuk konfirmasi besaran target dan kebutuhan alokasi pendanaan untuk kegiatan BPN Tahun 2015, dan penyepakatan besaran target dan alokasi pendanaan kegiatan BPN Tahun 2015. Oswar menyebutkan bahwa pembahasan dan struktur pada RPJMN 2015-2019 sedikit berbeda dengan RPJM periode sebelumnya, karena pada periode Tahun 2015-2019 akan mengalami pergantian Presiden, sehingga sudah tidak merunut pada Prioritas Nasional, namun berdasarkan prioritas dari setiap Bidang.

Direktorat Pendaftaran tanah dan Hak Guna Ruang menyebutkan bahwa proses pendaftaran untuk juru ukur di BPN pada periode lalu mencapai 3.000 orang, namun hanya 517 orang yang akhirnya bisa ditetapkan menjadi juru ukur. BPN terkendala pada formasi dan kuota penerimaan pegawai yang akan diterima karena terkait dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan anggaran negara. Terkait dengan kegiatan IP4T, target setiap tahun turun karena masyarakat kurang merespons baik kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut belum menghasilkan alas hak. Hal ini berbeda dengan kegiatan Prona yang langsung menghasilkan penerbiatan sertipikat hak atas tanah. Seharusnya Kegiatan IP4T ini bisa ditindaklanjuti dengan Kegiatan Prona. Untuk Indikator Jumlah Bidang Tanah yang Dilegalisasi, BPN menyetujui target exercise dari Bappenas yaitu sebesar 3,2 juta bidang.

Menanggapi hal itu, Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Uke Mohammad Hussein, SSi. MPP menjelaskan terkait kendala pada formasi penerimaan kepegawaian, dengan kuota penerimaan pegawai BPN yang sudah ditetapkan sebelumnya. Diharapkan Instrumen RPJMN yang akan disusun nanti akan membantu mengejar jumlah Juru Ukur yang Ideal.  Kegiatan Penatagunaan Tanah; Kegiatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu (WP3WT); dan Kegiatan Penanganan Sengketa tetap ada, hanya memang kegiatan tersebut tidak menjadi Prioritas Nasional. Kegiatan Penanganan Sengketa tidak akan selesai apabila akar permasalahannya tidak diselesaikan, sehingga konflik akan terus terjadi. Bappenas meminta data lokasi-lokasi rencana pelaksanaan redistribusi tanah oleh BPN pada periode 2010-2014 sebanyak 1.050.000 bidang, termasuk data kawasan hutan yang dapat dikonversi, dan meminta BPN untuk meninjau ulang target redistribusi tanah sebanyak 1 juta Ha.

Tata ruang sulit implementasi dalam penatagunaan tanah sehingga dengan adanya kegiatan IP4T diharapkan menjadi pelaksanaan penatagunaan tanah bisa implementasikan dengan baik.  Data pelaksanaan kegiatan IP4T yang dimiliki BPN saat ini sebanyak 1 juta bidang, baru 10% data yang telah dimanfaatkan untuk penerbitan sertipikat. Sehingga tahun 2014 masih data yang belum dilakukan penerbitan sertipikatnya. Kendala pelaksanaan IP4T antara lain: kekurangan juru ukur; dan tidak dilanjutkan dengan penerbitan alas hak (sertipikat).

 

Bank Tanah

Terkait kebijakan Bank Tanah, BPN menyarankan untuk bisa menilik kembali kajian kebijakan tersebut yang pernah dibahas sebelumnya tahun 1990-an, dan bisa menggunakan kembali data-data tersebut. Pihak BPN menilai untuk target dari IP4T yang sejumlah 1 juta bidang, berat untuk dilakukan karena IP4T tidak langsung dilakukan penerbitan sertipikat. Selain itu pula konsentrasi BPN juga mengurusi Redistribusi Tanah, Prona, dan lain-lain. Pada Indikator Bidang Tanah yang Diredistribusi, terdapat revisi dari hasil target BPN sebelumnya yaitu dari 107.150 bidang, menjadi 100.000 bidang pada tahun 2016-2019. Targat redistribusi tanah turun seiring dengan tanah yang menjadi obyek redistribusi tanah semakin berkurang, sedangkan tanah yang berasal dari kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPKv), sangat sulit dilakukan oleh Kementerian Kehutanan seperti contoh kasus di Riau.

 

Peta Dasar

Terkait indikator jumlah Peta Dasar Pertanahan, berdasarkan perhitungan dan ketersediaan data telah disepakati akan dibuat pada skala 1:2.500 dan 1:1.000, yaitu pada skala level operasional. BPN menyetujui target luasan total yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebesar 18 juta Ha, hal ini sesuai dengan target dari exercise yang dilakukan oleh Bappenas 18 juta Ha. Data dari Lapan untuk output skala detail 1:2.500 dan 1:1.000 jika pada cakupan seluruh Indonesia itu tidak ada, data dasarnya tidak sesuai spesifikasi. Citra skala detail yang ada di LAPAN tidak mencakup seluruh Indonesia. Untuk Indikator Penyusunan Peraturan Perundangan Kamar Khusus Pertanahan di Pengadilan Negeri dan Penyusunan Peraturan Perundangan terkait Pembentukan Bank Tanah, BPN akan melakukan exercise lagi mengenai alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut.  (AY) 

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar